Komisi II DPRD Tanjungpinang Temui BUMN Pusat
Tanjungpinang – Karena kurang kooperatifnya Direksi Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero wilayah I perihal kenaikan tarif, Komisi II DPRD Tanjungpinang mengadu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, pada hari Kamis (16/2). Komisi II telah beberapa kali koordinasi dengan Direksi Pelindo I di Medan untuk mendapatkan penjelasan tentang kenaikan tarif pass Pelabuhan Sri Bintan Pura, tetapi tidak adanya jawaban.
Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, M Syahrial mengatakan bahwa kenaikan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pelindo I di Medan.
“Posisi Cabang Pelindo hanya meneruskan kebijakan SK kenaikan tersebut. Kan kasihan posisi General Manager (GM) Pelindo disini untuk menjadi tumbal dari kebijakan kenaikan tarif ini. Seharusnya pihak Direksi yang mengeluarkan SK ikut memperjelaskan dan koordinasi dengan daerah, tetapi jawaban itu tak kunjung datang, ya kami jumpai BMUN yang menaungi Pelindo,” ujar Iyai sapaan akrabnya kepada SuaraKepri.
Dengan bertemu langsung dengan BUMN ini,Komisi II DPRD Tanjungpinang bisa menyampaikan langsung keluhan dan masukan, yang mana dari BUMN dapat menyampaikan langsung kepada Direksi Pelindo I.
Komisi II diterima langsung oleh Asisten Deputi Pelayanan Hukum BUMN Pusat, Dwi Ari Purnomo.
Lanjut Iyai yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, menjelaskan bahwa mereka melaporkan Direksi Pelindo juga tidak kooperatif dan tidak etis menaikan tarif disaat sedang melakukan pembenahan pelabuhan.
Tanjungpinang sendiri, tidak lama lagi akan menjadi salah satu pintu masuk pelabuhan pariwisata, dan Pelindo harus membenahi pelabuhan SBP sesuai dengan standart yang dibutuhkan.
“Yang kita laporkan bukan hanya fasilitas pelabuhan penumpang yang jauh dari harapan kita, tetapi juga pelabuhan barang,” jelasnya.
Terkait hal ini, Asdep BUMN juga membenarkan bahwa terkait kenaikan tarif, pihak Pelindo memiliki SOP. Dan beliau turut menyarankan alangkah kenaikan itu dinaikan menunggu selesainya pembenahan.
“Alhamdulillah, beliau menanggapi dan paham betul atas keluhan masyarakat Tanjungpinang yang disampaikan komisi II. Untuk itu, pihak BUMN akan koordinasikan hal ini dengan pihak Pelindo dan semoga kenaikan dapat ditunda sampai selesainya pembenahan,” ungkapnya.
Dalam rombongan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II, Mimi Betty (Golkar) didampingi jajaran anggota Komisi II yakni Muhammad Syahrial (PDI-P), Reni (Hanura), Hot Asi Silitonga dari Partai Gerindra., Rosianiari (PPP) dan Maiyanti (Gerindra).
[sk]
Comment