Tanjungpinang – Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan acara Siaran pers Seminar Government Finance Statistik (GFS) di Hotel CK, Kamis, 19 Oktober 2017.
Acara seminar yang bertemakan “Peran laporan statistik keuangan pemerintah/Government Finance Statistik (GFS) dalam mendukung perumusan kebijakan daerah”.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah dan dihadiri Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepri, Kepala BPKAD Provinsi Kepri serta akademisi dari beberapa kampus yang ada di Kota Tanjungpinang.
Sedangkan nara sumber yang menyampaikan materinya adalah kepala sub Auditorat BPK perwakilan provinsi Kepri Ratna Agustini Kusumajingtias, Kasubdit Statistik dan Analisis laporan keuangan Mei Ling, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho.
Dalam paparannya, Kepala perwakilan WTP antara lain dengan menjaga komitmen pengelolaan dan pertanggungjawaban, memiliki rencana aksi berupa langkah-langkah perbaikan yang jelas dan kongkrit serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Pada sesi diskusi Kasubdit Statistik dan Analisis laporan keuangan, Mei Ling meyakinkan proses penyusunan GFS mulai dari konsolidasi laporan keuangan kementerian/lembaga dan laporan keuangan bendahara umum Negara menjadi laporan keuangan pemerintah pusat, konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah pusat menjadi laporan keuangan pemerintah konsolidasian hingga mapping Laporan keuangan pemerintah konsolidasi menjadi GFS.
Pada sesi materi penyuluhan GFS wilayah provinsi Kepri, Heru Pudyo Nugroho menyoroti nota kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri dengan pemerintah daerah lingkup Kepri yang berisi pertukaran data antara Kanwil Ditjen perbendaharaan dengan pemerintah daerah.
Selain paparan materi dari para narasumber, pada seminar tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyerah kan Laporan GFS tahun 2016 (audited) dan laporan dana DAK fisik dan Dana Desa kepala perwakilan Pemerintah Daerah, BPS Provinsi dan Bank Indonesia.
Penulis : Erial
[sk]
Comment