NATUNA, suarakepri.com – Berdasarkan program Nawacita Presiden Republik Indonesia untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telahpun ditetapkan lima pilar percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna yang meliputi sektor Kelautan dan Perikanan, Migas, Pariwisata, Pertahanan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Terkait percepatan pembangunan sektor pertahanan, Pemerintah Daerah telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pemahaman bahwa keberadaan segenap personil dan satuan militer yang ditempatkan di Kabupaten Natuna, akan memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam sambutannya dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna dengan beberapa Pejabat dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Senin (22/1) siang.
Menurut beliau, hal diatas tidak akan mempengaruhi pengembangan sektor Pariwisata karena sudah ditetapkan blok wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dirancang dengan berbagai pertimbangan.
Lebih lanjut Bupati Hamid menjelaskan, upaya strategis bagi menjaga batas wilayah kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna merupakan sebuah keharusan mengingat kondisi hubungan multilateral dewasa ini sedikit memanas, terutama terkait rencana negara Cina mengakui Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya.
“Dengan keberadaan pangkalan militer dari berbagai satuan yang dibangun di Kabupaten Natuna sebagai salah satu wilayah strategis pertahanan negara bagian utara, tentu akan memberikan pesan bahwa Republik Indonesia menganggap bahwa upaya menjaga wilayah kedaulatan NKRI merupakan hal penting terkait pengakuan dan kehormatan sebuah bangsa dan negara,” kata Hamid Rizal.
Hamid Rizal, juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna telah membuat kajian-kajian bagi rencana pemekaran daerah yang telah disampaikan ke DPR RI dan Kemendagri.
Menurutnya, sebagai salah satu wilayah perbatasan dengan potensi yang melimpah, sepatutnya diberikan peluang pengelolaannya bagi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan, hal ini hanya dapat diwujudkan jika diberikan kepercayaan menjadi Provinsi Persiapan dengan berbagai haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Wantimpres, Subiyantoro ketika itu menyampaikan bahwa maksud kunjungan ke Kabupaten Natuna adalah untuk mengumpulkan data dan informasi, peluang dan tantangan sekaligus menggali berbagai potensi yang akan dijadikan bahan pertimbangan, kebijakan dan program kerja pemerintah pusat.
Oleh karenanya, dukungan informasi dan kerjasama dari segenap OPD terkait, sangat dibutuhkan bagi menyempurnakan bahan kajian bersama yang akan disampaikan pada segenap anggota Wantimpres nantinya.
Selanjutnya, Kepala Sub. Bagian Perdagangan dan Kerjasama Internasional Wantimpres, I. G. K Manila menjelaskan bahwa Natuna adalah ujung tombak pertahanan NKRI sebelah utara.
Wilayah ini memiliki tingkat kerawanan konflik antar negara cukup tinggi, karena berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang acap kali mencoba untuk mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayah kedaulatan mereka.
Oleh karenanya, Presiden RI menyikapi secara tegas atas dasar lkepentingan nasional melalui penguatan sektor pertahanan wilayah perbatasan.
Manila juga menyampaikan bahwa, Natuna memiliki kemampuan untuk bersaing dengan beberapa wilayah lain yang lebih maju dibidang pariwisata.
Namun melihat kondisi saat ini, diakuinya masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama akses transportasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemenuhan fasilitas pendukung serta pemberdayaan masyarakat yang harus lebih dioptimalkan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Erson Gempa Afriandi menjelaskan bahwa sampai saat ini sektor pariwisata belum mampu menyumbang PAD sebagaimana yang diharapkan.
“Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Natuna (TP3N) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan komposisi sebagian besar anggota merupakan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna,”jelas Erson.
Tim ini dibentuk dengan maksud, agar seluruh program kerja yang ditetapkan harus bersinergi dengan rancangan besar pengembangan sektor pariwisata daerah.
Adapun hasil kerja yang telah dicapai saat ini, dipaparkan Erson, diantaranya penetapan strategi pengembangan sektor pariwisata yang dikenal dengan MEA (Marine, Ecology and Archaeology) Tourism berdasarkan analisa terhadap segala jenis potensi untuk mendukung sektor pariwisata daerah.(Imam/HMS)
[sk]
Comment