Batam, suarakepri.com – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), melaksanakan rapat kerja di Hotel Nagoya Mansion Batam. Dihadiri sebanyak lima Kabupaten yang ada di Kepri.
Ketua PABPDSI Kepri, Syukur Hariyanto atau yang kerap disapa Buyung menjelaskan, kegiatan dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 6 sampai 8 November 2021, dan dibuka oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepri, Drs. H. Sadirson, M.TP.
Adapun tujuan dari rapat tersebut, untuk mengingatkan kembali peran dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Permendagri 110 tahun 2016. Dimana peran BPD yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa.
Selain itu, BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan atas peran dan fungsi BPD yang berperan penting dalam berjalannya roda pemerintahan tingkat Desa, dalam kesempatannya. Buyung mengungkapkan, bahwasanya perlu disampaikan aspirasi dari seluruh ketua PABPDSI yang ada di Provinsi Kepri.
“Pada intinya, kami ingin diperhatikan secara khusus, jadi harus diperkuat dan diperjelas kepastian lembaga PABPDSInya, seperti yang diketahui. Gaji dan tunjangan saat ini, antara Kepri dan Jawa pada dasarnya ada perbedaan, sehinga hal ini, menurut saya perlu dibawa dan disampaikan aspirasi para ketua PABPDSI seindonesia, yang nantinya akan dibawa pada rapat kerja senasional diBandung, pada tanggal 25 November 2021 nanti,” Ujarnya.
Untuk aspirasi yang disampaikan, ia menjelaskan. Dari lima ketua PABPDSI pada dasarnya memiliki tujuan dan maksud yang sama. Namun pada saat rapat kerja, Ketua PABPDSI Natuna berhalangan hadir, sehingga aspirasi yang disampaikan tidak dapat ditulis, namun seluruh ketua PABPSI Kepri sepakat dengan apa yang disampaikan dalam rapat kegiatan tersebut.
Aspirasi yang disampaikan, antara lain. Ketua PABPDSI Kabupaten Karimun, Ari Supriadi Nurfaizal, S.E. menyampaikan keinginan agar, perlu peningkatan sumber daya manusia Untuk Bumdes, SILTAP BPD Undang-Undang yang jelas, pendampingan khusus kinerja BPD atau Tenaga Ahli Khusus BPD, dana anggaran untuk rapat kerja provinsi yang di fasiliasi pemerintah provinsi, tunjangan beban kerja di alokasikan di dana desa, dan peningkatan SDM kepala desa minimal SMU.
Ketua PABPDSI Kabupaten Lingga, Hardiman menyampaikan, perlu adanya kesejahteraan anggota BPD dalam tunjangan, peningkatan SDM kepala desa minimal SMU, bantuan operasional dari Gubernur Kepri, purna bakti setiap akhir periode, menyampaikan ke Kemendes kepada desa agar mempelajari regulasi fungsi BPD.
Sedangkan Ketua PABPDSI Kabupaten Anambas, Umardi, S.Pd.I. menyampaikan untuk memberikan bantuan operasional dari Gubernur Kepri, purna bakti BPD per periode atau rapat kerja provinsi, memperjuangkan dana desa untuk operasional BPD minimal lima persen dari rapat kerja nasional, tingkatkan bidang pariwisata, perikanan, dan embung melalui dana desa, UU BPD diperjelas, dan diperlukan BPJS ketenagakerjaan.
Ketua PABPDSI Kabupaten Bintan, Sunardi juga menyampaikan hal yang sama, namun lebih menekankan untuk jalinan silaturahim terus ditingkatkan antar daerah maupun provinsi, selain itu, ia juga menyebutkan, perlu adanya bimtek dan pembinaan khusus antar provinsi.
Buyung menambahkan, dari hasil aspirasi yang disampaikan oleh para ketua PABPDSI seKepri, Penegasannya lebih ke Pemerintah Pusat (Presiden, Menteri Desa, dan Mentri Dalam Negeri) dan Gubernur Kepri terkait kebijakan.
“Pada dasarnya, kami perlu perhatian khusus dari BPD di indonesia ini, baik itu memperjelas pendapatan BPD, tunjangan serta operasional yang harus di tetapkan dalam UU, agar lebih jelaslah dan lebih diperhatikan secara nasional, untuk Lembaga BPD di Indonesia. Khususnya di wilayah Provinsi Kepri,” Tutupnya.
Comment