Lingga, SuaraKepi.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur, Kamis (25/11/21).
Peraturan ini dibuat dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berikut adalah syarat untuk menjadi Sub Penyalur:
Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa
Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur
Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
Memiliki data konsumen pengguna yang ke butuhanya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat
Dalam peraturan tersebut, Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan yang akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur yang ditetapkan oleh Badan Usaha. Selain itu Sub Penyalur wajib menyalurkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Namun jika dilihat saat ini, baik itu Agen BBM, Sub Penyalur bahkan Pengencer BBM di Kabupaten Lingga tidak memiliki standar keselamatan, Padahal standar keselamatan merupakan syarat penting yang perlu dilengkapi.
Dengan kejadian beberapa hari ini, kapal pengangkut yang terbakar saat mengisi BBM di Agen BBM Desa Sungai Buluh, tentu ini menjadi tamparan bagi Pemerintah Kabupaten Lingga, karna kurangnya pengawasan dari pemerintah, atau diduga selama ini pengaturan BBM dan keselamatan Kabupaten Lingga tidak perna di pantau.
“Dengan Kejadian ini sudah 4 kali kapal terbakar di pelabuhan Pertamina Desa Sungai Buluh, kami juga khawatir sebagai masyarakat, karena juga tidak ada aturan yang benar tentang SOP di Pertamina, suatu saat bisa berakibat terbakar ke Pertamina, kalau memang ada aturan yang jelas tentang pengisian minyak pakai kapal silahkan, safety nya harus jelas,” ucap tegas Tokoh masyarakat Sungai Buluh.
Ada apakah selama ini dengan aturan keselamatan yang wajib untuk keselamatan di setiap agen, sub penyalur atau pun pengencer, kenapa hal sepenting ini bisa terabaikan, tentu sampai saat ini publik masih menunggu kejelasan dari tragedi terbakar nya kapal pengangkut minyak milih salah satu pangkalan BBM di Daik, dan tragedi serupa sudah pernah terjadi 4 kali dan beberapa hari yang lalu terjadi kembali.
Penulis : Febrian S.r
Comment