Promo FBS
FBS Reliable Broker
Breaking NewsKriminalLingga

Diduga Pengelola Keuangan Desa Pekake Bermasalah, Inspektorat Diminta Transparan

5043
×

Diduga Pengelola Keuangan Desa Pekake Bermasalah, Inspektorat Diminta Transparan

Sebarkan artikel ini
Lokasi perkebunan PKK Desa Pekake yang dianggap masyarakat terdapat masalah dan sempat diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Lingga./F.Rian

Lingga, SuaraKepri.com – Mendapatkan aduan dari Masyarakat Pekake, Inspektorat Kabupaten Lingga melakukan audit pengelola anggaran Desa Pekake Tahun 2022.

Namun sejak diperiksa sejak tanggal 4 maret 2023, masyarakat Pekake saat ini menanti hasil apa yang didapatkan oleh Inspektorat Kabupaten Lingga, total 9 hari memeriksa dokumen keuangan Desa Pekake.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pekake Bahari, meminta kepada Inspektorat Kabupaten Lingga untuk bekerja secara transparan dan tidak berpihak ke mana-mana, karna menurut dia masyarakat saat ini menunggu keadilan.

“Kami masyarakat sudah bertanya dan melaporkan kepada Inspektorat, kami juga ingin pertanyakan terkait program ketahanan pangan desa kami, anggaran 2022 tambak 75 juta dan perkebunan PKK 30 Juta, sejak Inspektorat turun ke desa kami, kami belum mengetahui hasil dari pemeriksaan itu,” kata Bahari kepada SuaraKepri.com, Senin (13/03/23).

Tidak sampai disitu, menurut Bahari, Inspektorat Kabupaten Lingga, memiliki kualitas untuk mengaudit suatu temuan, untuk itu ia tidak ragu kepada Inspektorat dalam mengungkapkan temuan yang menjadi buah bibir di tengah masyarakat saat ini.

Salah satu yang ingin ia tanyakan, yakni mengenai, pengungkapan kasus pagar Desa Pekake, kolam tambak ketam, dan beberapa pengadaan yang mana di anggarkan dan di cairkan tahun 2022 lalu, namun di anggarkan kembali pada tahun 2023 ini.

“Dan masalah pengadaan bibit dan target ketam yang tak sesuai dengan laporan, yang terealisasi seratus 100%, namun di lapangan banyak yang tidak sesuai, 100% itu harusnya 1000 bibit, tapi realisasikan di lapangan hanya 500 bibit saja, apalagi saat ini banyak meninggalkan hutang untuk kegiatan 2022 padahal di tahun itu anggarannya sudah dicairkan, dan ditambah pula akan di anggarkan kembali di tahun 2023 guna menutup hutang,” jelasnya.

Untuk diketahui, anggaran Desa Pekake tersebut dalam mensukseskan program ketahanan pangan, berupa pembangunan perkebunan senilai Rp.30.000.000, dan Rp.75.000.000, itu bersumber dari dana APBDes Tahun 2022.

“Kami meminta segera usut dan tuntaskan, kami tidak ingin desa kami terkena imbasnya, dan kami juga ingin mempertanyakan di mana peran aktif DPMD Lingga, dalam program pengawasannya, saat ini kami tidak bisa melakukan pencairan, karna pihak Kecamatan Lingga Timur tidak mau terima laporan yang belum jelas dari desa dan tentu saja ini berdampak kepada desa kami, saya minta usut tuntas, jika di temukan indikasi korupsi kami minta tangkap dan proses secara hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis : Febrian S.r

Comment