Tanjungpinang, suarakepri.com – Program bantuan rumah produksi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang dicanangkan Pemko Tanjungpinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Rahma pada 2023 kini disorot tajam. Bantuan yang diharapkan mampu meningkatkan produksi usaha dan menyerap tenaga kerja lokal dinilai tidak tepat sasaran, setelah ditemukan beberapa penerima bantuan tak mampu memaksimalkan potensi rumah produksi yang mereka terima.
Kritik ini disampaikan Lang oleh Ketua IKM Kota Tanjungpinang, Supeno, yang juga seorang pengusaha kerupuk jangek di Tanjungpinang, mengungkapkan bahwa rumah produksi yang diterimanya tak berdampak signifikan pada usahanya.
Meski telah menerima satu unit bangunan produksi, dia mengaku tidak lagi mempekerjakan karyawan dan terpaksa bekerja sendirian karena keterbatasan pasokan bahan baku.
“Saya dulu sempat mempekerjakan beberapa orang, tetapi sekarang semuanya saya kerjakan sendiri karena pasokan kulit sapi, bahan utama kerupuk jangek, sangat sulit didapat,” ujarnya, Minggu (22/09/2024).
Rumah produksi berukuran 8×6 meter yang ia terima dibangun dengan anggaran sekitar Rp 300 juta, tetapi usaha yang ia jalankan masih jauh dari harapan yang diinginkan dari program tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa banyak penerima bantuan belum mampu mengembangkan usaha mereka karena faktor eksternal, seperti keterbatasan bahan baku.
“Ini bukan soal fasilitas saja, tapi juga kesiapan dan dukungan lainnya, seperti pasokan bahan baku yang memang menjadi kendala besar bagi pelaku usaha kecil,” jelasnya.
Program yang direncanakan untuk meningkatkan ekonomi lokal justru dinilai stagnan. Wali Kota Rahma pada September 2023 telah menyerahkan 20 unit rumah produksi kepada pelaku IKM, disertai bantuan peralatan industri kepada 197 pelaku usaha lainnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Namun, hingga kini dampak dari bantuan tersebut belum terlihat nyata di lapangan.
Salah satu pemuda yang juga aktif mengamati kebijakan pemerintah, Agung Ramadhan menilai bahwa bantuan tersebut tidak hanya perlu ditinjau dari segi fisik, tetapi juga bagaimana keberlanjutannya dapat dijamin.
“Bantuan fisik memang sudah diberikan, tapi pemerintah harus lebih memantau bagaimana bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dan apakah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Jangan sampai uang miliaran yang dihabiskan tidak memberikan hasil yang nyata,” katanya.
Pada tahun 2024, Pemko Tanjungpinang juga merencanakan pembangunan lima rumah produksi tahu tempe di Kecamatan Tanjungpinang Timur, dengan anggaran Rp 5,7 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Program ini diharapkan lebih baik dari sebelumnya dan mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi pelaku usaha kecil di kota tersebut.
“Ke depan, kami berharap pemerintah lebih fokus pada pemetaan kebutuhan yang tepat. Tidak hanya memberikan bangunan, tetapi juga memastikan penerima bantuan mampu memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal,” pungkas Ahmad.
Masyarakat berharap agar bantuan serupa di masa mendatang dapat lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi sektor usaha kecil menengah di Tanjungpinang.
Comment