Oleh: Agung Ramadhan Saputra, S.H.
Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sering terjadi benturan antara kepentingan hukum pidana dan hukum perdata. Persoalan ini menjadi krusial ketika barang bukti dalam perkara pidana memiliki nilai ekonomi tinggi, namun akhirnya dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pihak tertentu berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Pertanyaannya, bagaimana dengan hak korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut?
Barang bukti yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana seharusnya menjadi bagian dari pemulihan hak korban. Namun, dalam banyak kasus, korban justru tidak mendapatkan penggantian kerugian meskipun terdakwa dijatuhi hukuman. Seolah-olah, pemidanaan sudah cukup menggantikan kerugian yang diderita oleh korban. Ini adalah kekeliruan besar dalam cara pandang sebagian aparat penegak hukum.
Dalam berbagai kasus, hukum pidana dan hukum perdata justru seharusnya berjalan beriringan, bukan saling menegasikan. Penegakan hukum pidana tanpa memperhatikan aspek perdata sama halnya dengan mengabaikan hak-hak sipil korban. Dalam kerangka sistem hukum yang adil, pemidanaan seharusnya tidak menghapus hak korban untuk menuntut kerugian secara perdata.
Justru, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan alat bukti kuat dalam perkara perdata. Artinya, korban yang menang dalam perkara pidana dapat melanjutkan perjuangannya dalam ranah perdata untuk mendapatkan ganti rugi yang semestinya.
Pertanyaan klasik yang sering muncul: “Hukum pidana atau hukum perdata, mana yang lebih tinggi?” Jawabannya: tidak ada yang lebih tinggi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tanpa membedakan jenis hukum yang satu lebih superior dari yang lain. Jika aparat penegak hukum, akademisi, atau praktisi merasa bahwa hukum pidana lebih penting daripada hukum perdata, maka kita sedang menghadapi ancaman serius terhadap prinsip keadilan yang seimbang.
Hukum pidana menjamin kepentingan negara dan ketertiban umum, sementara hukum perdata menjaga hak-hak individual. Keduanya harus berjalan harmonis. Menganggap hukum pidana lebih tinggi bisa mengakibatkan arogansi institusional dan pengabaian terhadap hak-hak sipil masyarakat.
Satu poin kritis yang perlu menjadi perhatian: ketika barang bukti yang memiliki nilai ekonomi tinggi langsung dirampas untuk negara atau dimusnahkan, padahal korban memiliki hak atas benda tersebut dalam gugatan perdata, maka terjadi kekeliruan dalam implementasi keadilan.
Bagaimana jika korban menggugat secara perdata dan memenangkan gugatan, tetapi barang bukti yang seharusnya bisa dijadikan jaminan atau objek ganti rugi telah terlebih dahulu dirampas oleh negara? Dalam hal ini, korban tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan peluang mendapatkan keadilan.
Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa barang bukti dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kerugian korban harus dipertimbangkan sebagai jaminan pemulihan dalam perkara perdata. Ini adalah bentuk keadilan yang holistik, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban.
Sudah saatnya paradigma penegakan hukum di Indonesia diubah. Hukum pidana dan hukum perdata harus saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Barang bukti tidak semestinya hanya menjadi simbol keberhasilan pidana, tapi juga harus menjadi alat pemulihan korban. Hukum bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga soal mengembalikan hak yang hilang.
Comment