Batam, suarakepri.com – Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Nagoya Mansion Hotel, Batam, Selasa (23/9/2025), mencapai kesepakatan penting dengan menetapkan Naskah Standar Pelayanan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi. Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan peningkatan kualitas layanan bantuan pemerintah bagi pelatih, wasit, dan organisasi olahraga prestasi di seluruh Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung sejak 22 September 2025 ini dihadiri sejumlah unsur penting, di antaranya Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kemenpora, Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenpora, Biro Keuangan dan Umum Kemenpora, Inspektorat Kemenpora, perwakilan PB, perwakilan Tenaga Keolahragaan, akademisi/praktisi dari Universitas Riau, media lokal Suara Kepri, Tim Penyusun Standar Pelayanan Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, serta Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora.
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Drs. Anwar M.Si menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah menghimpun aspirasi masyarakat, praktisi, dan pemangku kepentingan olahraga.
“Pertemuan hari ini kami gunakan untuk menerima masukan dari para peserta agar ke depannya Kemenpora dapat memberikan pelayanan penyaluran bantuan pemerintah yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, salah satu peserta penerima bantuan, Dwi Nadi Santosa, berbagi pengalamannya mengikuti ujian wasit tingkat internasional di WuXi, China. Ia mengapresiasi dukungan Kemenpora yang telah memfasilitasi keikutsertaannya, meski belum berhasil lulus ujian.
“Pelayanan dan bantuan yang diberikan sudah sangat baik, saya merasa puas dan berterima kasih. Namun ke depan, saya berharap pelaksanaan ujian bisa dilakukan di dalam negeri agar kuota peserta yang mengikuti dan lolos seleksi bisa lebih banyak,” ungkap Dwi.
Menanggapi hal tersebut, Leny Kurnia selaku ketua tim tenaga dan organisasi menyatakan kemungkinan penyelenggaraan ujian serupa di Indonesia tetap terbuka.
“Hal itu mungkin saja dilakukan, tentu dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Forum ini juga menegaskan pentingnya peran media dan masyarakat dalam mengawal implementasi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kemenpora berharap media dapat menjadi mitra pengawas untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau.
Dengan penetapan naskah standar pelayanan ini, Kemenpora menargetkan ke depan tidak hanya kualitas SDM olahraga yang meningkat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola bantuan pemerintah di sektor olahraga prestasi.
Comment