ANAMBAS, SuaraKepri.com – Proses hibah Pelabuhan Antang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memasuki fase krusial. Di tengah kabar telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), DPRD Anambas justru melihat momen ini sebagai pintu masuk untuk membangun sistem pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Anambas, Ayub, mengonfirmasi bahwa NPHD telah resmi ditandatangani. Namun, menurutnya, legitimasi hukum tersebut harus segera diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Komisi II mendorong agar bagian aset daerah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan rinci terhadap setiap objek yang dihibahkan.
“Terkait Pelabuhan Antang, NPHD sudah ditandatangani. Sekarang tugas kita adalah memastikan berita acara secara utuh—apa saja yang dihibahkan—diketahui publik dan dicatat dengan saksama,” ujar Ayub saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2026).
Ayub menekankan bahwa pendataan ulang ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi bagi pengelolaan pelabuhan ke depan. Dengan data yang jeli dan akurat, pemerintah daerah dapat membedakan aset produktif dari aset bermasalah. “Nanti bagian aset harus mendata ulang apa saja yang dihibahkan ke daerah. Harus jeli. Jangan sampai barang yang sudah rusak ikut dihibahkan, karena itu akan mengganggu efisiensi pengelolaan,” tegasnya.
Lebih jauh, DPRD Anambas memandang Pelabuhan Antang sebagai aset strategis yang jika dikelola secara utuh dan profesional akan menjadi lokomotif ekonomi maritim. Ayub optimistis bahwa dengan persiapan administrasi yang matang, pelabuhan ini dapat memberikan layanan maksimal bagi masyarakat Kepulauan Anambas.
“Kalau secara utuh dihibahkan dan sudah jelas kondisinya, tentu akan bagus dan mantap pengelolaannya nanti. Ini peluang kita membangun tata kelola pelabuhan yang modern dan berpihak pada rakyat,” pungkas Ayub.
DPRD berharap proses inventarisasi ini rampung dalam waktu dekat, sehingga status pengelolaan Pelabuhan Antang memiliki payung hukum yang jelas sekaligus menjadi tolok ukur sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengamankan aset daerah.
Comment