TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Riau-Kepulauan Riau serta warga pesisir membanjiri kawasan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin siang (4/5/2026).
Aksi super panas ini digelar di bawah terik matahari dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, menyuarakan kemarahan atas ketidakadilan yang dialami nelayan dan warga pesisir.
Tuntutan Membara di Depan Gerbang
Koordinator aksi, Tomi Suryadi, membacakan orasi dengan nada tinggi. Lima tuntutan rakyat dibacakan bak manifesto perlawanan:
1. Keadilan Nyata untuk Nelayan: HMI mendesak adanya jaminan kesejahteraan penuh serta transparansi dana kompensasi bagi semua nelayan yang terdampak proyek dan kebijakan pemerintah.
2. Tolak Tugu Bahasa, Revisi Anggaran: Pemprov Kepri didesak mengkaji ulang dan menunda proyek pembangunan Tugu Bahasa, yang dinilai sebagai proyek prestisius tidak prioritas di tengah masyarakat yang kelaparan.
3. Penyelamatan Pulau Poto, Mantang, dan Numbing: Gubernur dan Wakil Gubernur diminta turun langsung dan membuktikan keberpihakan konkret kepada tiga pulau terisolir yang terhimpit kebijakan pembangunan kapitalis.
4. Bantai Mal Administrasi: Perusahaan nakal yang melakukan pelanggaran administrasi serta merugikan negara dan rakyat harus ditindak tegas tanpa kompromi sesuai hukum.
5. Perang Lawan Illegal Fishing: Pengawasan di perairan Natuna harus diperketat secara maksimal. Ancaman kapal asing yang mencuri ikan sudah memasuki level darurat kedaulatan.
Suasana memanas ketika perwakilan mahasiswa sempat mendorong pagar pembatas sebelum akhirnya dilerai aparat.
Sekda Kepri Buka Suara: “Kita Urai dari Masalah Ini”
Di tengah riuh rendah massa, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, akhirnya turun langsung menemui koordinator aksi. Dengan pengawalan ketat, Misni menyatakan pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam.
“Kami akan segera mengarahkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri untuk menurunkan tim teknis demi menindaklanjuti seluruh aspirasi yang hari ini disampaikan adik-adik mahasiswa dan masyarakat,” ujar Misni saat menerima para perwakilan mahasiswa dan masyarakat.
Janji paling konkret yang disambut sorak-sorai tipis massa adalah komitmennya untuk tergerak cepat. “Dalam minggu ini, saya berjanji akan turun langsung ke masyarakat yang terdampak. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Galang Batang Kawasan Ekonomi Khusus (GB-KEK) untuk membahas poin tuntutan ini secara mendalam,” tegasnya.
Namun, pernyataan realistis Sekda yang mengaku tidak bisa menyelesaikan semua masalah secara instan memicu reaksi beragam. “Meski kita tidak dapat menyelesaikan secara maksimal masalah ini, sekurang-kurangnya kita mengurai dari masalah yang ada,” ungkap Misni, sebuah kalimat yang langsung disambut dengan teriakan “Kami tidak butuh diurai, tapi diselesaikan!” dari belakang barisan.
Aksi Bubar, Ancaman Melanjutkan Perlawanan
Setelah negosiasi alot selama satu jam, massa akhirnya bersedia membubarkan diri pada pukul 15.00 WIB. Meski bubar, koordinator aksi Tomi Suryadi memberikan ultimatum keras. Jika dalam satu pekan tidak ada realisasi nyata dan tim investigasi dari DKP serta eksekusi terhadap perusahaan nakal tidak kelihatan, HMI akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.
Perwakilan masyarakat nelayan pesisir, Mustafa Bisri Al’amin menyampaikan apresiasinya terhadap adek-adek mahasiswa yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah para nelayan pesisir. “Semoga pemerintah segera bertindak dan menjawab permintaan yang telah disampaikan,” pungkasnya.
Personil gabungan Polda Kepri dan Polresta Tanjungpinang mengamankan aksi hari ini. Arus lalu lintas di kawasan Dompak sempat ditutup total selama dua jam.
Comment