Tanjungpinang, suarakepri.com — Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau (Kepri) tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dapur pelayanan. Tantangan berikutnya adalah memastikan makanan bergizi benar-benar menjangkau seluruh penerima manfaat, termasuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah dengan akses distribusi terbatas.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Baru di Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan VIII, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan data per 2 Oktober 2026, program MBG di Kepri telah menjangkau 594.278 penerima manfaat atau 87,47 persen dari target 679.402 orang. Artinya, masih terdapat 85.124 orang yang belum tercakup dalam capaian tersebut.
Pada periode yang sama, jumlah SPPG di Kepri tercatat mencapai 239 unit. Angka ini menunjukkan perkembangan infrastruktur pelayanan, tetapi belum otomatis menjamin pemerataan distribusi makanan bergizi ke seluruh wilayah.
Sebagai provinsi kepulauan, Kepri menghadapi tantangan geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Jarak antarpulau, konektivitas transportasi, serta kebutuhan menjaga kualitas makanan selama distribusi menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan program.
Karena itu, keberhasilan MBG di Kepri tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah dapur yang beroperasi, melainkan juga oleh kemampuan setiap SPPG melayani penerima manfaat secara konsisten, tepat sasaran, dan sesuai standar keamanan pangan.
Dalam peresmian SPPG Kampung Baru, Nyanyang menekankan pentingnya program MBG untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kecukupan gizi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan, perkembangan kecerdasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pelaksanaan program tersebut juga membutuhkan perhatian terhadap kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, kecukupan kandungan gizi, serta keamanan makanan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, tenaga kesehatan, satuan pendidikan, dan masyarakat diperlukan agar layanan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten di setiap lokasi.
Di tengah perluasan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (14/10/2026) meresmikan 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kegiatan dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan diikuti oleh daerah lainnya.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa peresmian tersebut mencakup 691 SPPG di Sumatera serta 289 SPPG di Kalimantan dan Bali.
“Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi. Pusatnya di sini, di Aceh Besar, Provinsi Aceh,” kata Sudaryono, pada 14 Oktober 2026.
Perluasan itu menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepulauan Riau termasuk dalam cakupan kegiatan peresmian tersebut.
Sudaryono juga menegaskan tujuan mendasar dari perluasan layanan MBG, yakni memastikan anak-anak memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Dalam pemberitaan detikSumut pada hari yang sama, BGN menargetkan agar tidak ada lagi siswa yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar.
Pernyataan tersebut menempatkan perluasan SPPG bukan sekadar sebagai pembangunan fasilitas, melainkan sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemenuhan gizi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, pada 2 Oktober 2026, BGN juga mengaktifkan 480 SPPG secara serentak di 16 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur. Kepala BGN menyebut perluasan tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pelayanan di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Dalam keterangan resmi BGN pada 2 Oktober 2026, Sudaryono mengatakan masih terdapat dapur yang siap beroperasi di wilayah-wilayah yang membutuhkan layanan MBG. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan untuk memperluas operasional SPPG ke daerah yang membutuhkan.
BGN juga mendorong pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi berkala terhadap SPPG. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan dapur, proses pengolahan makanan, dan distribusi kepada penerima manfaat berjalan sesuai standar.
Bagi Kepri, kebijakan tersebut relevan karena tantangan pelayanan tidak berhenti pada ketersediaan fasilitas. Pemerintah dan pengelola program juga perlu memastikan bahwa penerima manfaat di pulau-pulau yang jauh dari pusat perkotaan memperoleh layanan yang setara.
Pemerataan tersebut membutuhkan perencanaan distribusi yang menyesuaikan kondisi geografis masing-masing daerah, kesiapan operasional SPPG, serta mekanisme pengawasan yang dapat menjangkau wilayah kepulauan.
Kehadiran SPPG di daerah terpencil juga perlu diikuti dengan evaluasi berkala terhadap cakupan penerima manfaat. Dengan demikian, wilayah yang belum terlayani dapat diidentifikasi dan menjadi prioritas dalam pengembangan layanan berikutnya.
Capaian 594.278 penerima manfaat atau 87,47 persen dari target di Kepri menunjukkan bahwa program MBG telah menjangkau sebagian besar sasaran yang ditetapkan. Namun, sisa 85.124 orang yang belum tercakup tetap menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan melalui perluasan dan pemerataan pelayanan.
Peresmian SPPG Kampung Baru menjadi salah satu bagian dari pengembangan layanan MBG di Tanjungpinang. Tantangan selanjutnya adalah memastikan perluasan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses transportasi dan distribusi.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG di Kepulauan Riau tidak cukup diukur dari banyaknya SPPG yang diresmikan atau persentase penerima manfaat yang telah tercapai. Ukuran yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelayanan, keamanan makanan, ketepatan sasaran, serta kemampuan program menjangkau anak-anak dan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
Comment