Bintan, suarakepri.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mengalokasikan tambahan penyertaan modal senilai total Rp22 miliar untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mengusulkan perampingan struktur organisasi pemerintahan dari 29 menjadi 25 Perangkat Daerah (OPD).
Kebijakan strategis tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang dihadiri Bupati Bintan, Roby Kurniawan, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bintan, Senin (9/11/2026). Rapat ini menetapkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah sekaligus memulai pembahasan Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Melalui pengesahan Perda Penyertaan Modal, Pemkab Bintan menetapkan skema investasi bertahap selama lima tahun (2027–2031) guna memperkuat ekspansi bisnis dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dua perusahaan daerah:
- PT BPR Bintan (Perseroda): Mendapat tambahan modal sebesar Rp10 miliar.
- PT Bintan Karya Bahari (Perseroda): Mendapat suntikan modal sebesar Rp12 miliar.
Roby Kurniawan menekankan bahwa kucuran dana ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal.
“Kedua BUMD wajib mengelola tambahan modal ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Targetnya jelas: kinerja perusahaan meningkat, setoran PAD bertambah, dan manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Roby.
Pada agenda berikutnya, Pemkab Bintan mengajukan restrukturisasi birokrasi dengan memangkas jumlah perangkat daerah dari 29 menjadi 25 instansi. Penataan ini disusun berdasarkan evaluasi kelembagaan, analisis beban kerja, serta menyesuaikan karakter Bintan sebagai wilayah kepulauan, perbatasan, dan destinasi pariwisata.
Sejumlah penggabungan dan penataan urusan pemerintahan dalam rancangan baru tersebut meliputi:
- Sektor Pangan & Sumber Daya: Penggabungan urusan perikanan, pertanian, dan pangan.
- Sektor Infrastruktur & Lingkungan: Penggabungan urusan lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman.
- Sektor Pariwisata & Budaya: Penataan urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
- Sektor Keuangan: Penyatuan urusan pendapatan daerah dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Sektor Ekonomi & Tenaga Kerja: Penyatuan urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan dalam satu dinas, sementara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap berdiri sendiri.
Menurut Roby, perampingan struktur ini dirancang untuk memangkas tumpang tindih kewenangan dan mempercepat birokrasi pelayanan publik tanpa mengurangi fungsi pemerintahan.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap berjalan, hanya wadahnya yang kita satukan agar eksekusinya lebih efektif,” tegasnya.
Untuk memastikan layanan publik tidak terganggu selama masa perubahan, Pemkab Bintan telah menyiapkan skema transisi yang mencakup penyesuaian penempatan aparatur, pengelolaan aset, anggaran, hingga dokumen perencanaan daerah sebelum struktur baru resmi beroperasi.
Comment