Bintan, SuaraKepri.com — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan versi Bogor, David alias Sinchan, secara terbuka menuding solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Desa Kelong sering habis sebelum diambil nelayan pemegang surat rekomendasi (rekom). Tudingan itu langsung dibantah tegas oleh pihak SPBUN Desa Kelong.
David menduga bahan bakar bersubsidi yang seharusnya menjadi hak nelayan lokal justru dijual kepada pihak luar yang tidak mengantongi rekom. “Pasokan solar untuk nelayan pesisir sering habis sebelum masa berlaku rekom pengambilan BBM berakhir. Dugaan sementara kami, minyak tersebut dijual kepada nelayan luar yang bukan pemegang rekom,” ujarnya saat ditemui, Jumat (13/11/2026).
Inti persoalan yang diangkat David adalah ketidaktransparanan distribusi. SPBUN Desa Kelong sendiri merupakan jalur utama nelayan Desa Kelong dan sekitarnya untuk memperoleh solar subsidi. Fasilitas ini dioperasikan oleh PT Bintan Indonesia Pratama milik pengusaha Salikin, dan resmi beroperasi sejak Januari 2025 dengan tujuan mulia: memudahkan nelayan membeli BBM bersubsidi di harga Rp6.800 per liter.
SPBUN Membantah: Rekom Tetap Prioritas
Menanggapi tudingan itu, perwakilan pemilik SPBUN Desa Kelong menepis keras. Menurutnya, pihaknya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat nelayan setempat, khususnya warga Desa Kelong.
“Kita selalu utamakan masyarakat Kelong yang memiliki rekom. Sementara itu ada sebagian nelayan yang rekomnya telah mati dan belum diperpanjang melalui dinas setempat, maka kita anjurkan untuk memperpanjang terlebih dahulu,” tegasnya.
Ia memastikan, nelayan pemegang rekom yang belum sempat mendapatkan stok tetap menjadi prioritas utama. Bahkan, pihaknya masih memberi kelonggaran terbatas bagi nelayan tanpa rekom aktif.
“Sebelumnya, bila ada nelayan yang rekomnya tidak ada atau sudah mati, kita juga upayakan agar mereka dapat satu atau dua jerigen. Tetapi kebijakan itu kita lakukan secara terbatas, dan kita terus menganjurkan mereka untuk kembali mengurus rekom,” tambahnya.
Kelompok Nelayan Diminta Urus Rekom
Pihak SPBUN juga menyoroti kesadaran sebagian nelayan dalam mengurus dokumen. Menurutnya, sudah ada kelompok nelayan yang bersama-sama menggunakan jasa pengurusan perpanjangan rekom ke dinas.
“Adanya kesadaran itu, sebagian kelompok nelayan menggunakan jasa pengurusan dokumen rekom ini. Nah, yang degil ini susahnya—mereka malas mengurus rekom lalu memaksakan untuk dapat,” jelasnya.
Kuota Terbatas, Pengisian Dibatasi Dua Kali
Di sisi lain, SPBUN Desa Kelong mengakui adanya keterbatasan kuota minyak. Karena itu, mereka menerapkan kebijakan pengisian maksimal dua kali bagi pemegang rekom.
“Karena terbatas, maka pelaksanaan pengisian bagi pemegang rekom kita lakukan sebanyak dua kali. Kalau sekaligus, takut yang lainnya tidak mendapatkan jatah mereka sebagai pemegang rekom,” tutupnya.
Dengan bantahan ini, persoalan solar subsidi di Desa Kelong kini menjadi tarik-menarik antara tudingan ketidaktransparanan dari HNSI dan klaim SPBUN yang menyatakan telah menjalankan distribusi sesuai aturan. Yang jelas, nelayan di lapangan tetap berharap pasokan solar subsidi bisa lancar dan tepat sasaran—terutama bagi mereka yang telah memegang rekom resmi.
Comment