LINGGA, SuaraKepri.com – Penerbitan surat keputusan pemberhentian seorang relawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lingga Daik oleh Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi tertanggal 10 November 2026 menuai perhatian.
Keputusan tersebut dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait kewenangan pemberhentian relawan, mekanisme pembinaan, serta kesesuaiannya dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026.
“Seharusnya sebelum melakukan pememecatan relawan, SPPG menggunakan prosedur admistras seperti pemberian SP1, SP2 dan SP3, bukannya arogansi pribadi, merasa memiliki kekuasaan absolut power,” sebut narasumber yang enggan nama nya di sebutkan., Jum’at (13/11/26).
Dalam surat bernomor 001/SPPG-LLD/XI/2026, relawan bernama Achmed Febrian Karizon yang bertugas pada Divisi Kebersihan dinyatakan diberhentikan terhitung sejak 10 November 2026.
Adapun alasan pemberhentian yang tercantum dalam surat tersebut antara lain dugaan sering tidur saat jam kerja dan beberapa kali tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada pihak staf.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat persoalan lain yang turut menjadi latar belakang polemik pemberhentian tersebut.
Relawan yang bersangkutan diduga tidak menghadiri kegiatan gotong royong setelah adanya permintaan dari Ketua SPPG. Ketidakhadiran itu disebut karena sepeda motor miliknya mengalami kerusakan sehingga tidak memiliki kendaraan untuk menuju lokasi kerja.
Informasi lainnya menyebutkan bahwa bukan hanya yang bersangkutan yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut, melainkan terdapat beberapa relawan lainnya sebanyak 15 orang, termasuk adik dari ketua SPPG itu sendiri yang juga tidak mengikuti kegiatan gotong royong.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan aturan dan pemberian sanksi terhadap seluruh relawan. Apabila ketidakhadiran menjadi salah satu dasar pemberhentian, perlu dijelaskan apakah seluruh relawan yang tidak hadir mendapatkan perlakuan dan evaluasi berdasarkan standar yang sama.
Selain itu, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa peringatan pertama (SP1) telah diberikan kepada relawan yang bersangkutan. Namun satu berkas pun dari SP1 tidak pernah di terima oleh relawan tersebut,
Meski demikian, mekanisme nya tindak dilanjutkan, atas surat peringatan tersebut perlu diperjelas, termasuk apakah telah dilakukan pemanggilan, pembinaan, pemberian kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi, serta tahapan sanksi berikutnya sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan.
Hal tersebut penting untuk ditinjau dengan mengacu pada Juknis BGN melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025, khususnya halaman 87 huruf m, yang dalam rilisan ini menjadi dasar perhatian terkait kewenangan pemberhentian relawan oleh Kepala SPPG.
Ketentuan tersebut perlu diperiksa secara utuh agar keputusan pemberhentian tidak melampaui kewenangan dan tetap mengikuti tata kelola yang berlaku.
Oleh karena itu, Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi selaku pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian diminta melakukan evaluasi terhadap proses dan dasar pengambilan keputusan tersebut.
Pihak yayasan juga diharapkan menjelaskan apakah pemberhentian telah melalui mekanisme yang sesuai, termasuk mempertimbangkan kondisi relawan, bukti dugaan pelanggaran, serta penerapan sanksi secara adil dan konsisten.
Evaluasi ini bukan berarti mengabaikan kedisiplinan dan tanggung jawab relawan dalam menjalankan tugas. Namun, penegakan disiplin harus dilaksanakan secara objektif, transparan, proporsional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya membutuhkan kelancaran operasional, tetapi juga tata kelola yang baik, perlindungan terhadap relawan, serta kepastian prosedur dalam setiap pengambilan keputusan.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari Ketua SPPG maupun Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi terkait kronologi, dasar pertimbangan, dan tahapan pemberhentian tersebut masih perlu dimintakan untuk melengkapi pemberitaan. Bersambung…
Penulis : Febrian S.r
Comment