Bintan, SuaraKepri.com — Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan ketidaktransparanan stok solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, pengurus SPBUN Harid Yan Nugraha menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyalurkan BBM subsidi kepada pihak atau nelayan luar wilayah yang tidak mengantongi surat rekom resmi.
Penyaluran Berdasarkan Rekom, Bukan Wilayah
Harid menjelaskan, pada pelaksanaan penyaluran, kuota BBM di SPBUN yang beralamat di Kampung Manok, Desa Kelong itu tidak hanya diberikan kepada konsumen dari Desa Kelong atau Kecamatan Bintan Pesisir semata. Dasar penyaluran adalah rekom atau kartu kendali yang dimiliki nelayan.
“Ada juga konsumen nelayan yang berasal dari luar Kecamatan Bintan Pesisir yang juga mengambil BBM di tempat kami berdasarkan alamat yang tertera pada rekom yang diterbitkan secara resmi oleh OPD terkait,” ujar Harid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026) malam.
Meski demikian, ia menegaskan prioritas tetap diberikan kepada konsumen setempat. “Pada pelaksanaannya, prioritas SPBUN kami tetap menyalurkan alokasi terbanyak untuk konsumen setempat, terutama yang beralamat di Desa Kelong, Bintan Pesisir, dan sekitarnya,” tegasnya.
Harid juga membantah keras tudingan bahwa SPBUN menyalurkan BBM subsidi kepada pihak atau nelayan dari luar wilayah yang tidak memiliki surat rekom resmi. “Kami tidak pernah menjual atau menyalurkan BBM subsidi kepada pihak atau nelayan dari luar wilayah yang tidak mengantongi surat rekom resmi,” ucapnya.
Dua Tahap Loading dan Komunikasi Rutin
Terkait mekanisme stok, Harid menjelaskan bahwa loading BBM di SPBUN dilakukan dalam dua tahap sesuai kapasitas penyimpanan tangki. Pihaknya juga secara rutin menginformasikan stok kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui komunikasi via telepon.
“Kami juga selalu berkoordinasi dengan OPD terkait dan pihak desa, baik dalam teknis penyaluran, jadwal loading BBM, laporan stok, dan lain sebagainya,” tambahnya.
Menurut Harid, kondisi penyaluran sejauh ini berjalan kondusif dan aman karena komunikasi yang terus terjalin. Ia pun membuka diri untuk berdiskusi dan memberikan informasi kepada masyarakat.
“Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dan memberikan informasi, agar masyarakat dapat mendengarkan info langsung dari kami sehingga lebih kondusif dan tidak terprovokasi terhadap berita atau sumber dari pihak luar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, SPBUN Desa Kelong berharap masyarakat, khususnya nelayan, memperoleh gambaran utuh terkait mekanisme penyaluran solar subsidi yang selama ini berjalan. Persoalan transparansi yang sebelumnya disorot HNSI pun diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi bersama pihak terkait.
Comment