Lingga, SuaraKepri.com – Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lingga Daik, yang dikelola Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi, menjadi sorotan. Muncul dugaan bahwa fasilitas pengolahan limbah pada SPPG tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk memastikan sistem pengolahan limbah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, Sabtu (14/11/26).
Persoalan IPAL tidak sekadar menyangkut ketersediaan bangunan atau tempat penampungan limbah, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas, tahapan pengolahan, sistem penyaringan, hingga kualitas air limbah sebelum dialirkan ke lingkungan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025, setiap SPPG diwajibkan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas dapur maupun pekerja sebelum dibuang ke media air, drainase, atau irigasi. Pengolahan tersebut harus memenuhi baku mutu dan standar teknologi yang telah ditetapkan.
Dalam ketentuan tersebut, sistem pengolahan air limbah SPPG setidaknya memiliki tahapan berupa unit pemisah minyak dan lemak (grease trap), bak ekualisasi, pengolahan anaerobik atau anoksik, pengolahan aerobik, bak pengendapan (clarifier), desinfeksi, hingga bak penampungan air hasil olahan (effluent tank.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah kapasitas produksi SPPG Daik yang disebut mencapai berkisar 2000an ompreng setiap hari. Jika mengacu pada contoh perhitungan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025, kebutuhan air limbah diperhitungkan sebesar 7,5 liter per porsi per hari, ditambah 20 liter per pekerja per hari serta faktor keamanan sebesar 10 persen.
Dengan asumsi satu ompreng setara satu porsi, produksi sebanyak 2000an porsi berpotensi menghasilkan sekitar 15.802,5 liter atau 15,8 meter kubik air limbah per hari, belum termasuk limbah dari aktivitas pekerja. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan pedoman perhitungan pemerintah, bukan hasil pengukuran langsung di lokasi SPPG Daik. Besarnya volume tersebut tentu harus menjadi dasar dalam menentukan kapasitas dan kemampuan IPAL
Apabila limbah cair tidak diolah dengan baik, terdapat potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kandungan bahan organik, minyak, lemak, deterjen, serta mikroorganisme patogen dapat mencemari saluran drainase, tanah, dan sumber air apabila dibuang tanpa pengolahan yang memadai. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, mengundang lalat dan hama, serta mengganggu kenyamanan warga.
Jika pencemaran menjangkau sumber air yang digunakan masyarakat, terdapat pula risiko gangguan kesehatan, seperti penyakit kulit dan gangguan pencernaan. Meski demikian, ada atau tidaknya pencemaran maupun dampak kesehatan harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium.
Sejumlah warga berharap instansi terkait tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi juga turun langsung melihat kondisi fisik IPAL, mengukur kapasitasnya, serta mengambil sampel air limbah untuk diuji di laboratorium yang berwenang.
“Kami berharap Dinas Lingkungan Hidup atau instansi terkait segera turun melakukan pemeriksaan dan audit terhadap IPAL SPPG Daik. Jangan hanya melihat apakah bangunan IPAL tersedia, tetapi harus dipastikan apakah kapasitasnya sesuai dengan jumlah produksi makanan setiap hari dan apakah air limbah yang dihasilkan benar-benar sudah diolah sesuai standar. Jika memang ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi dan perbaikan,” demikian pernyataan warga
Warga juga berharap evaluasi tidak hanya menyasar fasilitas IPAL, tetapi mencakup keseluruhan operasional SPPG, terutama dalam hal pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Lingga atau instansi terkait diharapkan segera melakukan audit teknis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan limbah SPPG Daik. Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian desain IPAL, kapasitas pengolahan, kondisi setiap unit, volume limbah harian, serta hasil pengujian kualitas air limbah pada titik keluaran.
Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, instansi berwenang diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan dan melakukan evaluasi sesuai kewenangannya, termasuk menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada masyarakat.
Penulis : Febrian S.r
Comment