Lingga, SuaraKepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga tahun anggaran 2023. Rapat tersebut berlangsung di Kantor DPRD Lingga pada hari Senin (13/5/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lingga, Drs. H. Pokyong Kadir, M.Pd, menyampaikan laporan secara umum. Beliau memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Bupati Lingga, Muhammad Nizar, yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lingga Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Gabungan Komisi DPRD Lingga telah melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ Bupati Lingga Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Lingga kemudian merumuskan sejumlah catatan dan rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
Pokyong Kadir mengungkapkan bahwa kinerja anggaran pendapatan daerah pada tahun 2023, meskipun dapat dikatakan baik, namun realisasinya masih belum mencapai 100 persen. Realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2023 hanya mencapai 97,37 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Dilihat dari komposisi struktur pendapatan daerah tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar 5,60 persen dari total pendapatan daerah. Kontribusi terbesar dalam struktur pendapatan daerah bersumber dari pendapatan transfer sebesar 94,25 persen,” katanya.
Dalam konteks otonomi daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 5,60 persen dari total pendapatan dianggap kurang memadai. “Otonomi daerah bukan hanya sebatas kewenangan, namun juga menuntut adanya kemampuan keuangan daerah,” tambah Pokyong.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Lingga merekomendasikan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sinergitas program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan PAD di masa mendatang.
Selain itu, DPRD Lingga menekankan pentingnya pengembangan strategi-strategi baru untuk meningkatkan PAD. Sumber-sumber pendapatan lainnya seperti bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana perimbangan bagi hasil pajak, dan bagi hasil bukan pajak juga perlu ditingkatkan.
“Dilihat dari komposisi belanja daerah, belanja operasi merupakan struktur belanja dengan komposisi paling tinggi yaitu sebesar 69,90 persen sedangkan komposisi belanja modal hanya sebesar 16,90 persen,” ujarnya.
DPRD Lingga juga merekomendasikan dilakukannya kajian mengenai potensi pendapatan daerah secara holistik. Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak daerah juga dianggap penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Pokyong Kadir juga menyoroti kinerja realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2023. Meskipun secara keseluruhan dapat dikatakan sangat baik, realisasinya belum mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.
“Penyusunan anggaran belanja daerah diharapkan dapat memperhatikan prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas,”ucapnya.
Dalam penyusunan anggaran belanja daerah, DPRD Lingga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengakomodasi pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang merupakan aspirasi dari masyarakat.
Selain itu, penyusunan anggaran belanja daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.
Secara umum, DPRD Kabupaten Lingga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan yang baik sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ Bupati Lingga Tahun Anggaran 2023. Namun, untuk sektor-sektor yang belum menunjukkan kinerja yang memuaskan, diharapkan dapat ditingkatkan pada masa mendatang.
Rapat Paripurna ini juga menjadi ajang bagi DPRD Lingga untuk menyampaikan harapan-harapan terkait peningkatan kinerja pemerintahan daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk diketahui, gabungan Komisi DPRD Lingga pada Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Lingga tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga tahun anggaran 2023 terdiri dari Ketua Gabungan Komisi, Pok Yong Kadir, Wakil Ketua Agusyuriawan, dan Sekretaris Anwar.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar, Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin, serta segenap anggota DPRD Kabupaten Lingga. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Lingga dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lingga.
Kerjasama yang baik antara berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
Ke depan, DPRD Lingga berharap agar rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga kinerja pemerintahan Kabupaten Lingga terus mengalami peningkatan di berbagai sektor.
Penulis : Febrian S.r
Comment