banner 728x250

Ada Kejanggalan di Pemilihan BPD Senggoro, Eris : Akan Menempuh Jalur Hukum

  • Share

BENGKALIS, SuaraKepri.com – Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berakhir ricuh. Pemilihan ini, berlangsung pada Rabu (13/1/21). Warga menolak pemilihan ditemukan Kartu Keluarga (KK) Double, ke dua KK nya masih aktif.

Informasi yang didapat media ini, sempat ribut serta perdebatan di kantor kepala Desa Senggoro oleh calon BPD yang diduga di rugikan yang menolak tanda tangan penetapan pada jumat (16/1/21) pemilihan tersebut.

banner 336x280

“Kami menolak tanda tangan penetapan pemilihan BPD, karena kami merasa dirugikan,” kata warga setempat seperti Reffi Erizal, Sugiarto, Usman dan kawan lainnya.

Menurut Reffi Erizal yang sering disapa Eris, kami ada tujuh orang laki-laki keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan satu orang yang menolak untuk tanda tangan penetapan pemilihan malam ini.

Adapun Keterwakilan Wilayah Dusun II Desa Senggoro diantaranya,

  1. Reffi Erizal, S.Akun
  2. Sugianto
  3. Usman
  4. Syafruddin
  5. Agus Kurniawan
  6. Iwan Mulyawan
  7. M.Gunawan

Keterwakilan Perempuan

  1. Hafsari gunarsih.H,SH

Namun pada malam ini, baik itu pihak Kecamatan dan juga DPMD tidak hadir pada penetapan pemilihan BPD. Sebelumnya kami sudah meminta kepada pihak Panitia Pelaksana Pemilihan BPD untuk menghadirkan pihak dinas, tetapi pihak dari kecamatan mengabaikan undangan tersebut.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada penetapan pemilih pasal 17, yaitu berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

“Kami akan menempuh jalur hukum,” kata Eris dengan tegas.

Ditempat yang sama, ketua panitia Muhammad Zuhri menyampaikan, kami sudah sampaikan konsultasi ke Capil, Kecamatan dan DPMD.

Berdasarkan hasil tersebut, Kartu Keluarga pemilik benar aktif di Desa Senggoro, panitia melaksanakan pendataan pemilik melalui KK dari masing-masing Ketua RT berdasarkan Perda No.9 tahun 2018.

“Jika ada warga tidak puas, pihak kecamatan menyetujui datang ke kecamatan,” ungkapnya.

  • Share