BENGKALIS, SuaraKepri.com – Sajian dari tahun 2024 hingga kini memasuki perjalanan bulan ketiga tahun 2025, sensitivitas masyarakat Kabupaten Bengkalis masih berkutat pada situasi ekonomi yang mengalami keluhan.
Pasalnya, pengaruh ketidak stabilan keuangan daerah yang berdampak secara langsung ditambah dengan adanya tunda bayar kegiatan maka semakin memperjelas tekanan kebutuhan utama masyarakat itu sendiri, berimbas pada melemahnya kemampuan transaksional masyarakat hampir di berbagai lini.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang unsur masyarakat kota Bengkalis M.Fachrorozi yang disapa Agam adalah seorang figur yang selama ini di kenal cukup kritis memberikan pandangan atas kebijakan pemerintah daerah. Apalagi menyangkut kemaslahatan secara luas, bentuk kepedulian atas daerahnya selalu ia tuangkan lewat pemikiran sebagai bentuk masukan dan kontrol.
Dlanjutnya, menyikapi pernyataan Bupati Bengkalis Kasmarni, belum lama ini tepatnya kemarin dalam wawancara bersama kawan-kawan media secara langsung pada Senin 10 Maret 2025 siang, usai menyampaikan laporan keuangan penggunaan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis.
“Berkaca dari kondisi Bengkalis saat ini, upaya rekan media mewawancarai Bupati terkait tunda bayar menurut Agam tepat. Hanya saja Bupati yang tak siap dengan jawaban bijaknya, malah melebar dan banyak tak taunya, meskinya fokus pada permasalahan yang paling mendasar saja, katakan terkait tunda bayar,” ungkap Agam, Rabu (12/3/2025) malam.
Konsent di tajuk itu dengan komunikasi publiknya yang strategis, bukan melewati garis yang justru mendatangkan atensi baru, menyebutkan proyek tak sesuai prosedur tidak akan di bayar, anehnya kenapa baru sekarang di suarakan bukan dari awal di tegaskan dan itu poin serius yang perlu di kejar itu,” ucapnya lagi.
Intinya dikatakan Agam, bahwa kewajiban prioritas Pemerintah Daerah (Pemda) bagaimana penyelesaian hutang daerah kepada pihak ketiga itu segera ditangani dengan tuntas lewat berbagai upaya dan solusi, jangan lagi di bungkus lewat dalil-dalil klasik, apa lagi pertimbangan urgensi saat ini bulan ramadhan menuju Idul Fitri. Bupati harus peka sampai di sini, jika memang empati selaku pemimpin itu tegak lurus pada kemaslahatan.
Sebagai pemahaman bersama dalam perspektif pengadaan barang dan jasa konstruksi, Bupati itu bertindak selaku Pembina pada tingkatnya, ujar pria pada tahun 2023 lalu bersama kawan-kawan seperjuangan turut terlibat sebagai pemohon Judicial review atau uji materi undang undang penguatan dan pengembangan sektor ekonomi, di Makamah Konstitusi (MK) Republik Indinesia Jakarta, yang kemudian hasilnya berimbas pada kembalinya salah satu fungsi generalis Polisi Republik Indonesia (Polri) kembali dapat menangani perkara-perkara sengketa ekonomi.
“Lalu pada kesempatan ini, ia juga memberikan satu referensi sebagai motivasi kepemimpinan yang berhakikat, mengutip dari buku karangan David Osborne yang berjudul “Reinventing Government, sebagai representatif demokrasi dan reformasi pelayanan publik, dari keseluruhan perjalan isinya ada dua hal yang bisa di petik bagi tugas pemerintah itu sendiri,” sebut Agam.
Pertama, prosperity, bagaimana tugas pemimpin sebagai pengendali pemerintahan dapat memajukan daerah kekuasaannya kearah kemakmuran beserta kemajuan penduduk yang ia pimpin tanpa ada perbedaan perlakuan dan kesempatan dan juga terukurnya pelayanan yang efektif.
Kedua, tentunya disini bagaimana perhatian dan keseriusan pemerintah dengan segala fasilitas yang ada memberikan nilai keamanan dan kenyamanan masyarakat itu terjamin secara mutlak.
Setidaknya referensi singkat ini, mencerminkan pada tingkat pemahaman kepemimpinan yang punya rasa dan spirit atas kewajiban serta mengantongi mental dari tanggung jawab yang kuat secara psikologi.
Kembali ke pandangan awal, dikesempatan wawancara kemarin itu, kita sama sekali tak melihat bentuk dari tanggung jawab moral yang besar dari seorang Bupati sebagai pemangku kebijakan di daerah, malah terkesan seperti berselindung lepas tangan tanpa totalitas menunjukan trobosan dan formula apa yang segera diambil agar hak-hak yang harus dibayar cepat kelir.
“Walau kita maklumi kondisi pahit ekonomi yang secara nasional, hanya saja sebagai seorang pemimpin itu, bentuk dari tanggung jawab kongkrit beliau mesti kita dapatkan,” terang Agam.
Berikutnya, terkait penyataan yang kita anggap kontrovesi dari Bupati dan sekretaris daerah bahwa tidak akan membayar proyek yang tidak sesuai aturan, sekali pun telah selesai dikerjakan, pertanyaannya apa betul ada,
“Seharusnya mereka serius kan ucapan itu dengan integritas, jangan sebatas omon-omon agar perhatian publik terpecah dari yang paling subtansi yakni tunda bayar tadi, seandainya betul ada kita sepakat bukan cuma tidak dibayar, tapi juga harus di usut tuntas secara hukum,” tutupnya.
Comment