banner 728x250

Masyarakat Menjerit, HPMR Unjuk Aksi Damai Minta Keadilan Bagi Penambang Pasir di Rupat

  • Share

BENGKALIS, SuaraKepri.com – Puluhan Himpunan Pelajar Mahasiswa Rupat (HPMR) Kabupaten Bengkalis menggelar unjuk aksi damai dan meminta keadilan terkait pengelola dan penambangan pasir di Rupat ke kantor Bupati Bengkalis, di Jalan Ahmad Yani, dan melanjutkan aksi ke kantor DPRD Bengkalis, Senin (22/11/2021).

Dalam aksi damai tersebut, mahasiswa HPMR meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk membuat peraturan daerah (Perda), serta kepada pihak kepolisian Bengkalis agar melakukan perlindungan hukum khususnya masyarakat adat di Rupat untuk di realisasikan kepada masyarakat penambang pasir di Rupat Kabupaten Bengkalis.

banner 336x280

Koordinator Umum (Kordum) Ahmad Suhendra mengatakan, dalam aksi damai ini kita minta dengan tiga tuntutan. Yang pertama, kita meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak langsung mengkriminalisasi terhadap masyarakat yang bekerja untuk penambangan pasir. Karena masyarakat hanya memperlihatkan perekonomiannya melalui pasar ini.

Kedua, kita mendesak kepada Bupati Bengkalis untuk kepastian hukumnya, supaya masyarakat tidak rancu. Dan agar bisa mengeluarkan rekomendasi dari Bupati Bengkalis terkait kasus penambangan pasir ada solusinya. Dan dari legislatif, kita minta kawal eksekutif untuk membantu sama-sama bagaimana nantinya eksekutif bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Dan terakhir, yang ketiga, kita datang ke DPRD meminta dan berharap dapat mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan bekerjasama sebagai legislatif untuk langsung mengeksekusikan serta  merealisasikan peraturan daerah terhadap penambangan pasir di Pulau Rupat, semoga hari ini bisa selesai dan diterima dan eksekusikan,” ungkap Kordum HPMR Ahmad Suhendra didampingi Ketua Umum HPMR Muhammad Al Amin.

Menanggapi persoalan pasir ini, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial menyampaikan, kami dari DPRD mulai dari tahun 2014 khususnya komisi II, sudah melakukan upaya bagaimana proses izin penambangan pasir ini bisa keluar izinnya untuk masyarakat, dengan penetapan wilayah penambangan rakyat.

Jadi pada tahun 2014-2016 akhirnya kita berhasil mendorong Provinsi dan mendorong untuk mengeluarkan peta berkaitan dengan wilayah penambangan pasir. Tapi, sampai hari ini berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat belum ditetapkan.

“Terus yang kedua, berkaitan dengan peralihan kewenangan mungkin sudah ada kita dengarkan, bahwa adanya perubahan undang-undang nomor 24. Kemudian terbit pula Omni Goeslaw undang-undang nomor 24, dengan membuat Pemerintah Daerah setingkat Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan berkaitan dengan perizinan penambangan,” ucap Syahrial di hadapan Mahasiswa HPMR.

Selanjutnya, kata Syahrial, baru-baru ini juga sudah keluar aturan terbaru provinsi tidak punya kewenangan dalam hal menarik perizinan berkaitan dengan penambangan, dimana kewenangan Kabupaten dan Provinsi dalam hal rekomendasi.

“Kami di DPRD Bengkalis sudah membahas itu. Namun, hasil yang kami dapatkan memang belum maksimal, pertama kami selaku anggota DPRD Dapil 4 berkaitan dengan pasir sudah membawa orang tua kepada Gubernur Riau untuk secepatnya bagaimana koperasi atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang hari ini melakukan penambangan pasir,” ujarnya lagi.

Kemudian, Syahrial meneruskan, untuk  menunjang program pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur digunakan dari pasir Rupat dan jadi kalau ini hampir dipastikan harga pasir melonjak tinggi karena pasir yang tersedia itu adalah pasir dari Kabupaten Tanjung Balai Karimun atau dari Kepri.

Alhamdulillah, Gubernur Riau merespon keinginan masyarakat lewat lembaga adat Melayu Riau yang ada untuk segera membentuk koperasi serta kelompok – kelompok di Kabupaten. Untuk membentuk tim daripada Kabupaten yang dinding sektornya di bagian ekonomi untuk membentuk tim verifikasi yang harus dikeluarkan berkaitan dengan eksistensi kelompok-kelompok yang mengatas namakan masyarakat.

Nah, langkah-langkah produktif segera kita meminta dari eksekutif dan Bupati agar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tersebut, dan ini merupakan langkah-langkah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kejelasan yang jelas berkaitan dengan izin.

“Untuk agenda pertemuan nantinya, kami dari lintas komisi di DPRD Bengkalis akan mengundang mahasiswa HPMR, biar adanya transparansi terkait penambangan pasir di Rupat,” tutupnya.

  • Share