Bintan, SuaraKepri.com – Pemerintah Pusat melalui Kemenko Polhukam RI resmi meluncurkan proyek percontohan nasional untuk pemanfaatan sisa bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau. Peluncuran program berlangsung di kawasan Tanjung Moco, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/7/2025), sebagai langkah strategis legalisasi dan optimalisasi nilai ekonomi dari sisa tambang bauksit.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polhukam), Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, membuka langsung peluncuran yang juga dihadiri Plt. Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana serta unsur Forkopimda Kepri dan jajaran kementerian terkait.
Program ini digerakkan oleh Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) Kemenko Polhukam, dengan tujuan memanfaatkan sisa hasil tambang bauksit yang selama ini terbengkalai menjadi sumber pendapatan negara melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Data awal mencatat, sekitar 2.000.450 metrik ton sisa bijih bauksit tersebar di berbagai stockpile di Bintan dan Tanjungpinang. Potensi ekonominya ditaksir mencapai Rp1,4 triliun dalam bentuk PNBP yang sah.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut di wilayahnya. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya konkret dalam mengoptimalkan sumber daya yang selama ini tidak termanfaatkan secara maksimal.
“Kami dari Pemkab Bintan sangat mendukung inisiatif Pemerintah Pusat. Ini peluang nyata bagi daerah dan negara dalam meningkatkan penerimaan secara legal dan terukur,” ujar Roby.
Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil verifikasi resmi dari tim teknis terkait jumlah titik stockpile sisa bijih bauksit di wilayah Bintan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar proses identifikasi dan validasi data bisa segera dirampungkan.
“Kami siap berkoordinasi dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan tertib dan transparan di lapangan. Ini tidak hanya menyangkut nilai ekonomi, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Roby berharap sinergi antara Pemerintah Pusat, daerah, serta para pemangku kepentingan dapat berjalan efektif agar program ini menjadi contoh pengelolaan tambang sisa yang berkelanjutan dan bermanfaat luas bagi masyarakat dan negara.
Comment