Bintan, suarakepri.com – Dugaan adanya aktivitas illegal dari Kelompok Tani di kawasan hutan lindung, Jalan Datuk Laksmana, Gang Kapas, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, masih menuai polemik ditengah masyarakat dan beberapa ormas tempatan.
Berdasarkan informasi dilapangan, aktivitas ilegal tersebut dilakukan oleh Kelompok Tani Bintang Bintan Tani Gemilang, Kecamatan Bintan Utara, yang diketuai oleh Iwan Iskandar Aklis. Hal ini disampaikan langsung oleh Mohammad Abduh, alias Oman selaku perwakilan ormas DPP Perppat Bentan kepada tim Suara Kepri, pada hari Jum’at, tanggal 22 Oktober 2021.
Menyesuaikan informasi tersebut, tim Suara Kepri menghubungi Kepala Desa Lancang Kuning, Kholili Bunyani, melalui via telepon, Kamis, 28 Oktober 2021. Dan membenarkan adanya dugaan aktifitas illegal di lahan hutan lindung yang dilakukan oleh sekelompok warga, di daerah kawasan hutan lindung Desa Lancang Kuning.
Kholili Bunyani menjelaskan, bahwasanya laporan tersebut sudah di tindaklanjuti, dan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bintan – Tanjungpinang, untuk memastikan mengenai aturan dan persyaratan dalam mengelola pemanfaatan hutan lindung.
Sedangkan, terkait aktifitas dan legalitas Kelompok Tani Bintan Tani Gemilang, berdasarkan informasi yang diketahuinya, Pembentukan kelompok tani berdasarkan pengusulan dan permohonan dari Kelompok Tani kepada Kementerian. Namun, secara teknisnya, pemerintah Desa Lancang Kuning belum mengetahui secara pasti mengenai izin dan legalitas dari kementerian, terkait pembagian dan pemanfaatan lahan hutan lindung.
“Laporan sudah kami terima dan di tindaklanjuti, tinggal berkoordinasi dengan pihak KPHP, untuk memastikan status Kelompok Tani. Karena, pada dasarnya, Kelompok Tani tersebut, memang tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Lancang Kuning, baik secara tertulis dan lisan mengenai kegiatan terkait izin pembagian lahan, serta pemanfaatan lahannya seperti apa,” Ujar Kholili.
Tambahnya singkat. Sampai saat ini, pihaknya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan kelompok tani Bintan Tani Gemilang. Ditambah dengan hadirnya sebagian petani yang diketahui bukan berasal dari warga Desa Lancang Kuning, juga ikut menggarap lahan hutan lindung, Oleh karena itu, Ia mempertanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan terkait regulasi pengelolaan hutan lindung, karena. Pembentukan Kelompok Tani Bintan Gemilang merupakan Kelompok Tani binaan dari DLH Bintan.
Setelah mendapatkan informasi dari Kepala Desa Lancang Kuning, tim Suara Kepri menemukan adanya SK pembentukan Kelompok Tani Bintang Bintan Tani Gemilang, Kecamatan Bintan Utara, dikeluarkan oleh Desa Lancang Kuning dan Kecamatan Bintan Utara.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tim Suara Kepri menghubungi pihak Kecamatan Bintan Utara. Pada saat dilokasi, Kepala Camat Bintan Utara, Firman Setyawan, S.Ip membenarkan adanya SK yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bintan Utara.
“Memang benar, sebelumnya Kecamatan Bintan Utara sempat mengeluarkan SK Kelompok Tani, Namun itu sifatnya hanya mengetahui adanya kelompok tersebut, bukan memberikan izin legalitas pemanfaatan lahan hutan lindung, karena, itu ranahnya KPHP yang memberikan izin,” Ujar Firman.
Ia juga menjelaskan, SK Kelompok Tani Bintang Bintan Tani Gemilang, Kecamatan Bintan Utara, sebelumnya sudah dicabut, berdasarkan surat permohonan dari Iwan Iskandar Aklis, selaku ketua Kelompok Tani yang mengajukan permohonan pencabutan SK pembentukan Kelompok Tani Bintan Tani Gemilang nomor 03/SK-BU/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
Berdasarkan surat permohonan tersebut, pihak Kecamatan Bintan Utara sudah menanggapi, dan menarik kembali SK pembentukan Kelompok Tani Bintan Tani Gemilang pada tanggal 27 September 2021 dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 30 September 2021.
“Seperti yang diketahui, SK Kelompok Tani tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Meskipun sempat terdengar kabar, bahwa Kelompok Tani tersebut, sempat melakukan penggarapan lahan hutan lindung. Saya tegaskan sekali lagi, aktifitas tersebut sudah menyalahi aturan, karena, legalitas dikecamatan hanya sebatas legalitas pembentukan kelompok, bukan legalitas untuk pemanfaatan lahan hutan lindung,” ungkap Firman.
“Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat, agar pelajari, serta memastikan legalitas yang diperlukan, terutama legalitas dari KPHP. Dan saya menuntut penjelasan dan tindakan dari DLH terkait Kelompok Tani tersebut, karena. Berdasarkan informasi yang saya ketahui, Kelompok Tani Bintan Tani Gemilang merupakan kelompok tani binaan dari DLH Bintan” pungkas Firman.
Comment