Tanjungpinang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menilai keterlambatan pengesahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri dua tahun berturut-turut menjadi catatan buruk. Karena keterlambatan APBD tahun 2016 dan 2017 itu menjadi sorotan bagi Mendagri.
Hal ini disampaikan Nuryanto, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kemendagri, pada Selasa malam (4/4), di acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepri 2017 di Hotel CK, Jalan Raja Fisabilillah.
Kehadiran mantan pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri ini mewakili Mendagri yang berhalangan hadir.
“ABPD Kepri dalam dua tahun belakang ini Kepri termasuk yang paling belakang (terlambat) dalam penyelesaian APBD hingga melampaui bulan Desember. Sehingga ini menjadi sorotan bagi kita,” ujarnya.
Keterlambatan ini, lanjut Nuryanto akan menjadi penghambat dalam pembangunan Kepri dan penyerapan anggaran.
“Jadi diharapkan agar pelaksanaan dalam pembahasan APBD tahun depan segera dipercepat, karena ini bisa menyebabkan pelayanan kepada masyarakat akan tertunda, karena kita ini adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.
Terkait mungkin ada permasalahan antara pemerintah dan DPRD Kepri, Nuryanto meminta untuk segera diselesaikan.
“Jangan sampai mengganggu APBD dalam penyelesaian pembahasannya. Tuntaskan persoalan dan pengesahan APBD harus tepat waktu,” ungkapnya.
[sk]
Comment