TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Muhammad Sani menerima kunjungan komisi XI DPR RI di Gedung Daerah, Senin (28/10/2013). Kunjungan ini merupakan kegiatan reses untuk masa sidang I TS 2013-2014. Ada tiga wilayah yang difokuskan komisi XI DPR RI yakni Kepri, Maluku dan Maluku Utara. Untuk reses ke Kepri dipimpin oleh DR. H. Hari Azhar Aziz.
Kehadiran Anggota DPR RI ini dipimpin oleh wakil ketua komisi XI DR. H. Hari Azhar Aziz yang merupakan kader Partai Golkar dapil Provinsi Kepri. Yang mana pada kesempatan ini kedatangannya untuk menampung segala keluh kesah Pemerintah Provinsi Kepri dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Kepri.
Mendampingi Gubernur pada kesempatan ini Plh. Sekdaprov kepri H. said Agil, asiseten I Bidang pemerintahan Reni Yusneli, Kepala Bappeda Naharuddin, Kepala Badan keuangan Daerah agus Ferijanto, Kepala Inspektorat Mirza, kepalaBiro Pembangaunan Sardison dan Staf ahli bidang ekonomi AMhar Ismail. Selain itu hadir juga kepala BPK, BPKP dan kepala BPS.
Pembukaan diawali dengan pemaparan tentang kondisi Kepulauan Riau oleh Gubernur Kepri H. Muhammad Sani. Disampaikan Gubernur bahwa membangun Kepri, sebagai Provinsi kepulauan yang notabene lautnya lebih luas dibanding daratan dengan 2408 pulau dan hanya sekitar 4 persen saja daratnya, sehingga dibutuhkan dana yang sangat besar dan kerja keras dalam melakukan pembangunan.
Apalagi sejauh ini pembagian dana perimbanagn dari pusat cenderung hanya mengedepankan perhitungan wilayah daratnya saja. Sehingga, kepri sebagai daerah kelautan tidak bisa menyerap anggaran dari pusat secara maksimal. yang mana hal serupa juga dialami oleh 6 Provinsi Kepulauan lain yang ada di Indonesia.
“Itu problema kita selama ini, dan kita harap tanpa ada lobi-lobi juga kita kedepan bisa mendapatkan alokasi dana yang besar dari pusat. kita tidak minta dikhususkan, tapi itulah kondisi ril yang kitaalami di Kepri,” kata Muhammad Sani.
Meski demikian, kepri juga patur berbangga karena pemerintah pusat mengakui bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Kepri merupakan salahsatu yang terbaik di Indonesia dengan tiga tahun berturut-turut menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua rombongan Komisi XI DPR RI hari Azhar Aziz, berharap prestasi Kepri dalam pengelolaan keuangan ini bisa dicontoh oleh Provinsi lain di Indonesia.
“Kita akui sejauh ini memang perhitungan alokasi anggaran dari pusat untuk daerah masih dihitung berdasarkan luas wilayah daratan saja. Hal ini memang perlu ada pembenahan karena membangun wilayah kelautan itu memang dibutuhkan dana yang lebih besar dibanding memabngun di daratan. Namun demikian, kita patut berbangga karen selama tiga tahun berturut-turut Kepri telah meraih prestasi dengan laporanhasil keuangannya di BPK dengan predikat Wajar Tanpa pengecualian. Ini prestasi yang membanggakan dan patut dicontoh oleh provinsi-provinsilain yang ada di Indonesia,” kata Hari Azhar Aziz.
Menyangkut pembenahan sistem pembagian dana perimbangan dari pusat ke daerah, Anggora komisi XI DPR RI Anwar Sanusi, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Jabar mengaku menyambut baik jika ada rancangan Undang-Undang perlakuan khusus terhadap Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia. Mengigat, membangun wilayah kepulauan memang dibutuhkan dana yang lebih besar ketimbang membangun wilayah daratan.
“Kami akan menyambut baik jika ada rancangan UU perlakuan khusus terhadap provinsi kelautan yang ada. Karena selama ini memang pembagian dana perimbangan masih mempertimbangkan luas wilayah daratan saja, sehingga Provinsi yang notabene wilayahlautnya lebih luas menjadi tidak bisa maksimal menyerap anggaran dari pusat,” kata Anwar Sanusi.
[sk]
Comment