Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers Pusat, Bagir Manan hanya berkomentar datar saja ketika diwawancara seusai acara deklarasi Bahasa Melayu sebagai dasar Bahasa Indonesia dan Pulau Penyengat warisan dunia, di Pulau Penyengat pada hari Jumat (6/1).
“Kan kita sudah memiliki hak demokrasi, ciri demokrasi salah satunya adalah hak berpendapat berbeda. Ya biar saja berbeda, itukan hak mereka,” ujar Bagir, yang juga mantan Ketua BPK RI tersebut.
Meski adanya perbedaan, bagi Manan, hal itu tidak otomatis menghentikan penyelenggaraan peringatan HPN ini.
“Karena adanya berbeda, jadi yang satunya langsung ingin berhenti melaksanakannya, ya tidak mestilah. Buktinya HPN tetap berlalu dan terlaksana,” tegasnya.
Lanjut Manan, penentuan hari Pers Nasional ini bukan hanya ketetapan bersama sebagian insan pers secara nasional, melainkan juga keptusan dan persetujuan dari pemerintah.
“Tetapi kita akan tetap menghargai pendapat saudara kita lainnya, karena kita ini satu profesi, berarti kita sudah seperti bersaudara,” ungkapnya.
Menanggapi adanya perjuangan deklarasi Bahasa Melayu sebagai dasar Bahasa Indonesia dan Pulau Penyengat warisan dunia pada peringatan HPN kali ini, Bagir menilai lagi itu sah saja.
“Namanya juga usaha, segala sesuatu apabila tidak dilakukan dalam bentuk usaha, maka akan sulit tercapai dan didapatkan,” paparnya.
Mungkin bagi Manan, perjuangan Bahasa Melayu Riau Lingga sebagai dasar Bahasa Indonesia itu masih mudah karena Kepri memiliki dasar dan bukti yang kuat.
“Hanya saja Pulau Penyengat akan dijadaikan salah satu warisan dunia, saya nilai tidak akan begitu mudah. Selain kita harus berjuang di pemerintah pusat untuk memberi rekomendasi, kita juga harus berjuang di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan bersaing dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia, ya kita tidak boleh cepat berputus asa, harus tetap berjuang,” tutupnya.
[sk]
Comment