banner 728x250

Rini Pratiwi Terkesan Menghindar, Jaksa Penuntut Tepis Indikasi Adanya Penyuapan

  • Share

Tanjungpinang, suarakepri.com – Ringannya hukuman pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim, menuai kontroversi dan dugaan adanya penyuapan dibalik kasus tersebut. Dilain sisi, pada saat awak media Suara Kepri mencoba menghubungi Rini Pratiwi, ia tidak merespon maupun memberikan tanggapannya sama sekali, Kamis (26/08).

Sebelumnya diketahui, Terdakwa Rini Pratiwi dinyatakan bersalah, dan melanggar Pasal 68 ayat 3 Junto Pasal 21 Ayat 4 Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 5 juta, dengan subsider 1 bulan kurungan.

banner 336x280

Menilai adanya pemberitaan yang tidak menyenangkan, Andriansyah, SH. MH selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pembinaan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang yang juga merupakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Rini atas penggunaan gelar palsu, angkat bicara.

Ia menjelaskan, Sebenarnya kasus persidangan ini sudah selesai, tinggal melanjutkan dua tingkat lagi, yaitu pengajuan ke pengadilan tinggi dan kasasi,

“Saya sangat senang dan setuju dengan konfirmasi seperti ini, pada saat saya membaca di salah satu media, ada yang mengatakan dalam kasus ini terdapat indikasi penyuapan. Hal itu tidak benar, saya dapat buktikan semuanya secara terang-terangan jika memang ada yang bertanya, tetapi mereka tidak pernah konfirmasi apapun selama ini,” terangnya.

Berdasarkan hal itu, Ia menerangkan kenapa pengurusan kasus ini terkesan lama, karena pada saat persidangan Jaksa yang menangani kasus tersebut berada di tempat yang berbeda, secara teknis dalam pengurusan pihaknya harus ke Kejati dikarena tuntutan waktu itu belum siap.

Ia juga menambahkan, jika memang ada indikasi suap menyuap, nggak mungkin pihaknya menuntut untuk hukuman penjara, buktinya sampai saat ini pihaknya masih menuntut untuk hukuman penjara, namun terkadang pembuatan tuntutan bisa tertunda dua sampai tiga minggu,

Jadi untuk menganilis kronologis, pihaknya harus sangat hati-hati dan berkonsultasi dengan pimpinan. Sedangkan untuk kasus ini, ia menerangkan bahwa pengajuan berkasnya sudah masuk sejak tahun 2020, dan sampai saat ini Rini masih aktif melakukan aktifitasnya seperti biasa.

Menurutnya, berdasarkan keterangan terdakwa, memang sudah menyelesaikan pendidikan S2 ditahun 2014, dan terdaftar sebagai dosen dan anggota Dewan. Namun diijazah tidak mencantumkan singkatan gelar akademisnya.

Untuk perkembangan kasus perkara Rini, ia memaparkan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 18/08/2021 pihaknya sudah menyatakan banding, dan pada hari ini, Kamis tanggal 26/08/2021 pihaknya telah mengirimkan memori banding ke pengadilan.

“Yang jelas kita tidak sependapat terkait vonis denda, karena kita menuntut kurungan penjara satu tahun, sedangkan majelis hakim hanya memberikan denda dan subsidi, secara garis pokoknya hal tersebut membuat kami keberatan,” pungkasnya.

Sedangkan untuk kasusnya, terdakwa juga sudah menyatakan secara umum pada saat dipersidangan, bahwa dirinya tidak mengetahui terkait penggunaan gelar tersebut.

“Pengadilan pun sependapat kalau perbuatan Rini Pratiwi memang bersalah dan sudah dinyatakan bersalah, hanya tinggal vonis saja,” ungkapnya.

  • Share