Menggunakan Uang Perusahaan Hingga Diancam Pidana, Penasehat Hukum Terdakwa Minta Dibebaskan

Penasehat hukum terdakwa saat ikut sidang.

Tanjungpinang, suarakepri.com – Diketahui sebelumnya, persidangan yang melibatkan mantan Kepala Bagian Bendahara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tanjungpinang Milik Bersama (TMB) Dyah Widjiasih Nugraheini, S.E dinilai telah melakukan tindak pidana karena melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga saat ini menjadi Terdakwa tindak pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan hal tersebut, JPU menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

banner 336x280

Menanggapi hal tersebut, Bakhtiar Batubara, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan hasil yang disampaikan oleh JPU, hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Menurutnya, pinjaman yang diberikan oleh terdakwa terlebih dahulu telah disetujui oleh Direktur PT. TMB sehingga terdakwa hanya menjalankan kebijakan atau perintah direktur, dimana hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan.

Berdasarkan ketentuan dari perusahaan, fasilitas pinjaman bagi karyawan telah diatur dalam Pasal 34 Peraturan Perusahaan yang mekanisme peminjamannya dilakukan dengan terlebih dahulu karyawan yang meminjam meminta dan mengisi blanko pinjaman karyawan dari bendahara gaji di divisi HRD dan umum serta melampirkan syarat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Fotokopi identitas karyawan.

Selanjutnya apabila syarat tersebut telah dipenuhi oleh karyawan yang mengajukan peminjaman lalu karyawan tersebut meminta persetujuan dari Kepala divisi HRD dan umum, kemudian setelah mendapatkan hal tersebut maka berkas tersebut di serahkan pada Direktur guna menentukan apakah pinjaman karyawan tersebut disetujui atau tidak.

Sehingga berdasarkan mekanisme peminjaman dalam PT TMB terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk menentukan memberikan pinjaman ataupun untuk menolak pemberian pinjaman yang diajukan oleh karyawan, melainkan Terdakwa hanya akan memberikan atau mencairkan pinjaman karyawan setelah pinjaman yang diajukan oleh karyawan mendapat persetujuan dari Direktur.

Sedangkan terkait penggunaan uang tanpa prosedur peminjaman yang dilakukan oleh terdakwa, Bakhtiar menjelaskan berdasarkan hasil keterangan dari saksi Syaiful Andri, SE yang saat ini bekerja sebagai Staff Divisi Keuangan di PT. TMB telah memberikan kesaksian bahwa setelah ia melakukan pemeriksan terkait dengan keuangan di PT. TMB, ia menemukan penggunaan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan kemudian telah melaporkan hal tersebut pada Direktur, akan tetapi keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa sebelum adanya temuan yang disebutkan oleh saksi Syaiful telah terlebih dahulu diberitahukan oleh Terdakwa pada saksi Syaiful Andri dan kemudian Terdakwa membuatkan surat Pernyataan atas penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa.

Penggunaan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah pula dilaporkan dan diketahui oleh Direktur yang pada saat itu adalah Zondervan, dan atas persetujuan direktur uang yang digunakan oleh Terdakwa sebagai hutang yang harus dibayarkan.

Zondervan dalam persidangan juga telah menyampaikan ketika dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham, seluruh hutang karyawan telah dilaporkan pada Pemegang Saham yang atas laporan tersebut Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan agar hutang karyawan pada PT.TMB segera dilakukan penagihan, dan atas keputusan dalam rapat Umum Pemegang Saham tersebut hutang Terdakwa telah ditagih dan telah beberapakali dilakukan pencicilan atas utang tersebut oleh Terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dan nyata penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa telah dialihkan menjadi hutang yang harus dibayar Terdakwa.

Bakhtiar juga mengungkapkan, jika berbicara tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa pada saat menjabat juga tidak terungkap, hal ini berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dimana diketahui Terdakwa hanya mencairkan pinjaman atas persetujuan Direksi, permasalahan yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum merupakan permasalahan yang masuk dalam lingkup hukum Perdata, berdasarkan fakta dipersidangan juga diketahui tiga hal yaitu faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap terlayani, dan Terdakwa tidak memperoleh kepentingan sendiri.

“Terkait penggunaan uang yang telah ditetapkan kepada Terdakwa sebagai hutang telahpun dilaporkan kepada Direktur kepada pemegang saham PT.TMB pada saat Rapat Umum Pemegang Saham PT. TMB, seharusnya hutang piutang merupakan ranah hukum Perdata yang diatur dalam pasal 1756 KUHPerdata, 1321 KUHPerdata, 1320 KUHPerdata, dan berdasarkan pasal 19 ayat 2 (dua) Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang,” Ungkap Bakhtiar.

Berdasarkan hal tersebut, Bakhtiar mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala kerendahan hati memohon agar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya memutuskan perkara ini yang amarnnya berbunyi menerima Nota Pembelaan ( Pledoi ) Penasehat Hukum Terdakwa DYAH WIDJIASIH NUGRAHEINI, SE untuk seluruhnya.

Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kr-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kr-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (Vriijspraak) (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa Lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslaght van vervolging) (Pasal 191 ayat 2 KUHAP), Membebaskan Terdakwa dari Tahanan RUTAN setelah Putusan dibacakan, dan Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya.

Comment