Lingga, SuaraKepri.com – Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian serius adalah penataan dan pengelolaan pelabuhan bongkar muat di wilayah ini.
Jika menilik kondisi di Pulau Singkep, aktivitas bongkar muat terpusat di Pelabuhan Dabo Singkep yang saat ini dikelola oleh Syahbandar Dabo Singkep. Namun, situasi berbeda terlihat di Daik, ibu kota Kabupaten Lingga. Hingga saat ini, belum ada pelabuhan bongkar muat yang terpusat dan sesuai regulasi.
Aktivitas bongkar muat kerap dilakukan di berbagai lokasi, seperti Pelabuhan Kampung Cina yang digunakan untuk distribusi sembako dan bahan lainnya. Tidak jarang pula aktivitas serupa dilakukan di Pelabuhan Tanjung Buton.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat Pelabuhan Tanjung Buton sejatinya dirancang untuk melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang, termasuk aktivitas pelajar dari Kampung Mepar. Bahkan, distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk PLN Daik juga dilakukan di pelabuhan ini. Apakah praktik ini sesuai dengan regulasi yang ada?
Ketidakjelasan regulasi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidaktertiban, tetapi juga risiko keselamatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lingga perlu segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang jelas mengenai lokasi dan fungsi pelabuhan bongkar muat di wilayah Kecamatan Lingga.
Langkah ini penting untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, serta menghindari potensi pelanggaran aturan yang dapat merugikan semua pihak.
Dengan adanya regulasi yang tepat, aktivitas di pelabuhan dapat lebih terorganisir, mendukung perekonomian daerah, dan memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Penulis : Febrian S.r
Comment