TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Setelah pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014 pada Desember 2013 silam, akhirnya Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyerahan ini diserahkan langsung kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Selasa (11/2) di aula kantor Wali Kota. Dengan diserahkannya DPA ini berarti seluruh kegiatan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 sudah dapat dijalankan.
Total belanja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk tahun anggaran 2014 ini mencapai angka Rp. 1,3 triliun dengan alokasi dana untuk Setdako Tanjungpinang sebesar Rp. 84,2 miliar, Sekretariat DPRD Rp. 36,3 miliar dan Sekretariat Korpri Rp. 1,3 miliar.
Sementara itu, untuk SKPD lain seperti Inspektorat Daerah Rp. 13,5 milyar, Bappeda Rp. 23,9 miliar, Badan Layanan Umum (RSUD) Rp. 63,8 miliar, BLH Rp. 9,6 miliar, BP3AKB Rp. 9,4 miliar, Badan Kesbangpol Penmas Rp. 10,3 miliar, BKD Rp. 13,8 miliar, BPPT Rp. 7,8 miliar, BPBD Rp. 13,07 miliar, Satpol PP Rp. 22,5 miliar, Disdikbud Rp. 75,07 miliar, Dinas Kesehatan Rp. 36,8 miliar, Dinas PU Rp. 142, 05 miliar, dinas Tata kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Rp. 65,4 miliar.
Dishub Kominfo Rp. 17,6 miliar, Disdukcapil Rp. 6,1 miliar, Dinsosnaker Rp. 12,5 miliar, Dispora Rp. 18,4 miliar, DPPKAD Rp. 70,7 miliar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp. 15,9 miliar, Dinas KP2KE Rp. 19,8 miliar, Disperindag Koperasi dan UKM Rp. 11,1 miliar, serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp. 5,6 miliar.
Selain itu, dalam menjalankan program kerjanya, 4 kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang juga memiliki anggaran tersendiri. Untuk Kecamatan Tanjungpinang Kota sebesar Rp. 3,4 miliar, Kecamatan Tanjungpinang Barat Rp. 3,22 miliar, Kecamatan Tanjungpinang Timur Rp. 3,29 miliar dan Kecamatan Bukit Bestari Rp. 3,3 miliar.
Selain SKPD termasuk 4 kecamatan, tahun 2014 ini 18 kelurahan yang tersebar di Kota Tanjungpinang juga mulai diberi wewenang mengatur anggarannya sendiri.
Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH mengatakan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan bisa lebih maksimal dengan pengelolaan anggarannya sendiri.
“Bagaimana tidak, kinerja yang dinilai baik bukan hanya tergantung dari kepala dinasnya saja, namun juga berkat kerjasama dan koordinasi di masing-masing unit kerja yang berkelanjutan,” ujarnya.
Setelah penyerahan DPA ini, Lis memerintahkan seluruh SKPD harus segera melaksanakan program kerjanya sesuai dengan time schedule yang telah dibuat.
“Begitu juga untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun 2014 ini harus berpedoman pada time schedule yang telah dibuat. Jangan segan untuk melakukan asistensi ke Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan. Ini dapat membantu kita dalam pelaksanaan pengawasan internal, karena setiap Kepala SKPD wajib mengawasi penggunaan anggaran di unit kerjanya.” kata Lis.
Fakta integritas, bagi Lis sangat penting dibuat bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga PPTK yang bertanggung jawab menjalankan anggaran ini. “Ini kita lakukan menciptakan pemerintah yang bersinergi, bersih dan mencapai semua program maupun kegiatan yang telah kita rencanakan,” ungkapnya. (Akok)
[sk]
Comment