TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Dampak pelantikan ratusan Pejabat Eselon II, III dan IV Pemerintah Provinsi Kepri oleh Gubernur Kepri HM Sani, pada 30 Desember 2014 lalu terus berkembang hingga hubungan antara Duo HMS dinilai semakin tidak harmonis menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kepri.
Wakil Gubernur Kepri, HM Soerya Respatiano sendiri tidak hadir acara pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, karena merasa tidak dilibatkan dalam penunjukan pejabat eselon II, III dan IV yang akan dilantik.
Menanggapi hal ini, pengamat politik, Zamzami A Karim yakin bahwa pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik kemarin tidak melalui persetujuan Kepala Daerah baik itu Gubernur Kepri dan wakil Gubernur Kepri.
“Yang mengodok calon pejabat eselon ini kan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), tetapi pasti tetap melalui persetujuan Gubernur dan wakil Gubernur. Saya merasa tidak mungkin seorang Ketua Baperjakat, yaitu Sekda memilih dan menempatkan tanpa persetujuan mereka,” ujarnya ketika dihubungi melalui ponselnya pada hari Rabu (7/1).
Bagi Zamzami, kericuhan pelantikan ini bisa saja terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kepri yang tidak lama lagi.
“Belum tentu mereka akan kembali berpasangan lagi, apalagi baik kepala daerah dan wakilnya pada pilkada nanti tidak berpasangan berdasarkan peraturan baru. Pasti mereka ingin membuat pencitraan masing-masing,” jelasnya.
Hubungan Dua HMS sendiri dinilainya akan sangat berpengaruh, bila Soerya merasa tidak dilibatkan dalam pemilihan dan pelantikan pejabat eselon yang dilantik kemarin.
“Saya mengamati bahwa birokrasi tidak akan berani menjalankan tanpa petunjuk dan perintah mereka berdua. Karena birokrasi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pasti bekerja berdasarkan aturan dan perintah pimpinan mereka,” tegasnya.
Lanjut Zamzami, pembangunan dan pelaksanaan program Pemprov Kepri akan tetap dijalankan birokrasi sesuai visi dan misi Dua HMS yang kini menjabat sebagai Gubernur Kepri dan wakil Gubernur Kepri.
“Mereka pasti tetap pada kebijakan dua HMS. Jadi roda pemerintahan berjalan dengan baik bila birokrasi kita tidak dipolitisir. Gagalnya Pemprov Kepri roda pemerintahannya, itu juga kegagalan pimpinannya, yaitu Dua HMS,” paparnya.
Pemelihan melalui sistim lelang atau berdasarkan masukan untuk pemelihan jabatan bagi Zamzami lagi, itu tidaklah cukup.
“Fit and proper test secara professional juga harus dilakukan dalam pemilihan pejabat yang akan ditunjuk dan dilantik. Karena ini akan berpengaruh kepada kwalitas dan kinerja pejabat untuk kedepannya,” ungkapnya.
Adapun nama-nama pejabat eselon II yang dilantik berdasarkan SK Gubernur Kepri Nomor 1338 tahun 2014 kemarin adalah Usman Taufik, Amp, SE sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintah sebelumnya menjabat Kasatpol PP Pemprov Kepri, Drs. Eko Sumbaryadi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebelumnya Sekretaris DPRD Kepri, Drs. H. Azman Taufik, MA sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelumnya Staf Ahli Gubernur Kepri.
Drs. H. Doli Boniara, MSi yang sebelumnya Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sementara itu tempat Doli diisi oleh Misni, SKM.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang ditinggalkan oleh Usman Taufik, digantikan oleh Drs. Maifrizon, MSi yang sebelumnya Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Hamidi, AP, MSi sendiri dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kepri menggantikan Eko Sumbaryadi.
Pejabat eselon III yang dilantik berdasarkan SK Gubernur Kepri Nomor 1339 tahun 2014 sebanyak 68 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 163 orang.
Sementara itu, Sekda Pemprov Kepri, Robert Iwan Loriux selaku ketua Baperjakat Pemprov Kepri selalu bungkam terkait permasalahan ini. “Saya no comment terkait masalah itu. Masalah itu sudah clear saat ini,” ujarnya ketika ditemui seusai rapat koordinasi persiapan HPN di kantor Gubernur Kepri, Dompak, pada Rabu siang (7/1).
[sk]
Comment