NATUNA – Tim Pengawasan DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, di Kantor Bupati Natuna, Rabu (18/10) siang.
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti langsung melakukan pertemuan terbuka dengan rombongan Tim Pengawasan DPR RI. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dipaparkan oleh wakil Bupati untuk kemajuan Natuna kedepan.
Ngesti memaparkan tentang Natuna, mulai dari terbentuknya Kabupaten Natuna sampai dengan 5 (lima) pilar pembangunan Kabupaten Natuna.
Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 dan perubahan ketiga UU Nomor 34 tahun 2008. Dengan luas wilayah 264.198,37 Km2. Selain itu, Natuna memiliki 7 pulau kecil terluar dan terdepan di Kabupaten Natuna.
Ke 5 Pilar arah percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Natuna, dikatakan Ngesti antara lain, Kelautan dan Perikanan, SDA Minyak dan Gas, Pertahanan dan Keamanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan muatan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,” Kata Ngesti dalam sambutannya.
Ngesti berharap kedepannya Kabupaten Natuna perlu mempunyai aturan tersendiri, khusus untuk pulau-pulau terluar.
“Masih banyak sarana dan prasaran yang perlu untuk ditingkatkan. Kita berharap kepada pemerintah pusat agar dapat mendatangkan investor ke Natuna. Salah satunya investor yang dapat membangun pariwisata, kalau kita pemerintah daerah hanya mampu membangun pariwisata dengan menggunakan anggaran APBD, untuk itu kita inginkan pemerintah pusat untuk bersama-sama,” jelasnya.
“Kita juga bersyukur adanya TNI di Natuna, selain menjaga keamanan wilayah perbatasan juga dapat mengamankan masyarakat Natuna,” tambahnya.
Waktu sama ditanggapi Tim Pengawasan DPR RI dari fraksi PAN, H.Sukiman mengatakan alasan melakukan kunjungan kerja tersebut, untuk mengawasi dan melakukan peninjauan langsung ke daerah – daerah agar bisa mendapatkan masukan secara langsung ke setiap daerah perbatasan.
“Ini merupakan salah satu program dari Presiden RI untuk membangun daerah perbatasan,” jelasnya.
Natuna merupakan daerah perbatasan yang banyak diperbincangkan dipusat dan menjadi agenda penting dari 18 Kementerian dan Lembaga dalam percepatan pembangun di Natuna. Dan pembagunan di Natuna akan dilakukan secara terpadu berdasarkan tahun anggaran 2017.
Hal ini, menurutnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Natuna untuk percepatan pembangunan di Natuna.
Sukiman menuturkan, jika setiap anggota DPR RI sangat mendukung atas program yang dicanangkan oleh presiden Jokowi. Sehingga Tim Pengawasan DPR RI terjun langsung kesetiap daerah perbatasan, salah satunya Natuna.
“Kita berharap segala permasalahan yang menyangkut dengan perbatasan bisa terselesaikan. Untuk itu, antara pemerintah
Daerah harus saling berkomunikasi dengan pemerintah pusat tentang pembangunan daerah,” ucapnya.
Selain Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, dihadiri pula seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Camat se Kabupaten Natuna, Kades Se Kabupaten Natuna, dan Tim Pengawasan DPR RI yang terdiri dari, anggota DPR RI, H. Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem), Marinus Gea (F-PDIP), Drs.Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Sutriyono (F-PKS), H. Sukiman (F-PAN), Katherine Anggela Oendoen (F-Gerindra), Kharisun Alaikum (Sekretariat Timwas Perbatasan), Iswani (Sekretariat Timwas Perbatasan), Taufik Hidayat (Sekretariat Timwas Perbatasan), Venti Eka Satya (Peneliti Pusat Peneliti), M. Nasir (Staff khusus Wakil Ketua DPR RI/Korinbang), Mario Hasiholan (TV Parlementaria DPR RI) dan Riyan Hidayat (Fhotografher DPR RI).
[sk]
Comment