Tanjungpinang – Tugas berat dihadapi jajaran pemerintah provinsi Kepri dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 nanti. Nota keuangan yang dibacakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dikritik mayoritas fraksi DPRD Kepri.
Tak hanya mengkritisi, rencana prestisius Gubernur membuat proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang yang penganggarannya menggunakan skema multiyears di tolak Fraksi PKS-PPP.
“Terkait proyek multiyears yang menelan anggaran Rp530 milyar, PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” kata juru bicara PKS-PPP Suryani saat paripurna DPRD Kepri, Selasa (21/11).
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah keuangan pemerintah provinsi Kepri yang saat ini masih rendah.
Proyek Multiyears, dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.
“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyear yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” kata Suryani.
Pendapat senada juga disampaikan fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya, Asmin Patros, Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam tidak bergantung seratus persen dari APBD.
“Kami mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh bergantung kepada APBD, karena dikhawatirkan memangkas kebutuhan dari masyarakat lain. Kami menawarkan agar pembiayaan juga dibantu oleh anggaran dari pusat,” kata Asmin.
Kinerja tim keuangan Pemprov Kepri juga jadi sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Kepri. Gubernur dituntut untuk melakukan evaluasi tim anggaran karena realisasi penerimaan pemerintah Kepri selalu tidak tercapai.
“Semua rencana yang diajukan Pemprov Kepri harus didukung pembiayaan yang cukup. Namun, pada kenyataannya, pendapatan pemerintah provinsi Kepri selalu memprihatinkan khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai dengan harapan,” kata juru bicara Hanura Yusrizal.
Menurut Yusrizal, rata-rata realisasi pemprov Kepri hanya sekitar enampuluh persen dari target. Maka dari itu, Pemprov Kepri harus segera melakukan evaluasi dan bila perlu dilakukan reshuffle pada kabinetnya.
“Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, kemana empatpuluh persen lainnya. Apa karena OPD tidak tidak tegas, atau memang tidak mampu,” kata Yusrizal tegas.
Selain ketidakmampuan OPD, Fraksi PDIP melihat penyebab lambatnya kinerja Pemprov Kepri ini disebabkan Gubernur bekerja sendirian.
“Mengingat peran Wagub untuk pembangunan dan pengawasan, kami meminta agar pembahasan Wagub dapat diselesaikan tahun ini juga,” kata Sahat.
Dalam paripurna ini, fraksi Kebangkitan Nasional yang terdiri dari PKB dan PAN tidak memberi pandangan.
Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna, meminta agar Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadilla untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya. (*)
[sk]
Comment