Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang memberikan catatan penting kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Catatan penting diberikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian surat keputusan (SK DPRD) tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2018, Selasa (14/5/2019) di Aula Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang.
Rapat Paripurna terbuka dipimpin oleh Wakil Ketua II, Ahmad Dani serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd dan jajaran OPD di lingkungan Pememerintah Kota Tanjungpinang, Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang.
Paripurna dengan Penyampaian SK DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2018 oleh Sekretaris Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Hasan, SE.
Keputusan DPRD Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, demikian Hasan mengawali penyampaiannya.
“Beberapa Rekomendasi dari 23 bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, adapun rekomendasi yang kami berikan diantaranya ada 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kita berikan prioritas catatan penting dilihat dari segi serapan anggaran masih rendah dan kinerja masih kurang serta tentang kesesuaian anggaran di RPJMD Walikota Tanjungpinang Tahun 2018,” terangnya.
Catatan penting tersebut diberikan berdasarkan hasil pembahasan DPRD Kota Tanjungpinang bersama Bapelitbang Pemerintah Kota Tanjungpinang.
“Setelah kita lakukan pembahasan bersama, hasilnya ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan prioritas catatan penting,” tegasnya.
Adapun OPD yang diberikan catatan penting yakni Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro (DTK KUM) Kota Tanjungpinang, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan (DPRKPKP) Kota Tanjungpinang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga diberikan catatan, namun 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diberikan catatan penting,” pungkasnya.
Comment