BENGKALIS, SuaraKepri.com – Surat laporan masyarakat yang disetujui dan di tandatangani dari 8 (delapan) calon anggota BPD Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, di Jalan Pertanian Bengkalis, Senin (18/1/2021). Dengan adanya temuan dugaan pemilih yang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga (KK) yang berlainan dan e-KTP eletronik berasal dari Bandung (Jabar).
Sementara, surat pengaduan ditujukan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis ini, masyarakat menunjukkan keseriusan para anggota calon BPD Desa Senggoro sebagai pihak pelapor yang merasa dirugikan. Sehingga para pelapor meminta kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengusut tuntas akan permasalahan kejadian di pemilihan BPD pada Rabu (13/1/2021) di Desa Senggoro.
Adapun nama pelapor dari Keterwakilan Wilayah Dusun II Desa Senggoro diantaranya, Reffi Erizal, S.Akun, Sugianto, Usman, Syafruddin, Agus Kurniawan, Iwan Mulyawan dan M.Gunawan. Dan dari Keterwakilan Perempuan yakni, Hafsari gunarsih.H,SH.
Informasi yang di himpun media ini, salah seorang yang ikut melaporkan mewakili anggota BPD Desa Senggoro sebagai pihak pelapor, ERIS menuturkan, saat ini surat laporan pengaduan masyarakat tersebut telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis.
“Sehingga kami semua menyetujui melaporkan secara resmi permasalahan ini ke Kejari Bengkalis,” ungkap ERIS.
Menurutnya, atas hasil pemilihan BPD Desa Senggoro ini kami merasa dirugikan. Sebelumnya, kami meminta dari pihak Kecamatan melalui panitia pelaksana penyelenggara pemilihan BPD Desa Senggoro agar hadir di desa kami.
Nah, setelah panitia menyurati ke Kecamatan. Namun, pihak Kecamatan mengabaikan undangan dari panitia pelaksana sehingga tidak mendapat keputusan dan kebijakan dari Kecamatan.
Adapun untuk persoalan yang diadukannya, tak lain hanya berdasarkan keterangan dari rekaman pembicaraan, bukti para calon yang didapati saat berada di lapangan dan lainnya.
Hal senada yang di utarakan calon nomor urut 6, jelas sangat merugikan pada perolehan suara saya. Dimana jumlah suara sebelumnya 140 suara, dan setelah penghitungan ulang pada rapat pleno pada Jumat malam (15/1/2021) ternyata mendapat 139 suara di kedua TPS 03 dan 04.
“Dengan berpedoman pada prinsip jujur dan adil maka saya beserta kawan yang lain mengadukan persoalan tersebut kepenegak hukum,” ujar salah satu calon.
Disela itu juga, calon nomor urut 8 Usman menyampaikan, saya dan kawan lainnya berharap kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis agar menindak lanjuti secepatnya laporan surat resmi yang telah kami sepakati bersama dan telah di terima oleh kejaksaan Bengkalis.
Jadi harus ada kepastian hukum, jangan sampai persoalan ini belum selesai, akan ada pelantikan BPD tetap yang berjalan, ini tentunya menjadi menyimpan persoalan dan cacat hukum.
“Kedepannya, agar dinas yang terkait khususnya di Kabupaten Bengkalis atau pun pihak Kecamatan merespon cepat jika ada keluhan atau pun pengaduan terkait hasil pemilihan BPD. Dan ada juga di saat pemilihan pada Rabu (13/1/2021) anggota TPS mendatangi kerumah pemilih (pesakit) tanpa di dampingi saksi salah satu calon,” kesal Bang Usman.
Pada persoalan ini, Sugianto menambahkan, bahwa itu jelas setelah pemilihan BPD Desa Senggoro terjadi perdebatan kisruh terkaitnya pengaduan permasalahan KK Double dan penghitungan suara yang kurang. Namun, surat suara tidak boleh di hitung kembali oleh panitia.
Apalagi kami tidak setuju adanya pemenang sebelum permasalah ini selesai. Jadi, Pemerintah Daerah harus segera merespon atau menanggapi jangan sampai perselisihan atau pun menuai permasalahan.
“Karena terdapat kejanggalan di TPS 03 dan 04 Khususnya di dusun II Desa Senggoro. Kebimbangan ini akan takut terjadi seperti tahun-tahun kedepan pada pemilihan Pilkades, jika itu terus berlanjut di masyarakat,” kata Sugianto mengakhiri.
Comment