ANAMBAS, SuaraKepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas kembali melaksanakan agenda paripurna pembahasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025. Hadir langsung Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Kamis, 24 Juli 2025.
Dalam pidatonya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan berbagai persoalan anggaran dengan tetap mengedepankan pelayanan dasar dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya, Bupati menekankan bahwa seluruh alokasi dalam perubahan APBD 2025 akan diarahkan pada pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas turut meningkat,” ujar Aneng.
Komitmen Selesaikan Utang dan Prioritaskan TPP ASN
Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kewajiban utang jangka pendek secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan fiskal. Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap menjadi prioritas.
“Kami percaya TPP tepat waktu akan menjaga semangat dan daya beli ASN, yang sekaligus mendorong perekonomian lokal,” ungkapnya.
Perkuat PAD dan Transformasi Digital
Dalam pidatonya, Aneng juga menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kemandirian fiskal. Upaya dilakukan melalui integrasi sistem digital dengan perbankan, pembaruan sistem pelaporan, dan pemetaan potensi sektor seperti maritim, perikanan, pariwisata, serta migas.
“Kami mendorong OPD untuk menjajaki inovasi dalam pengelolaan aset, pemanfaatan BUMD, hingga layanan berbasis digital yang legal dan bermutu,” tambahnya dikutip dari Sinar Perbatasan.
Tanggapan terhadap Fraksi PNBKS dan PKAD
Menanggapi Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS), Bupati sepakat bahwa perubahan APBD tidak boleh menjadi sarana menambal kekeliruan perencanaan. Ia menegaskan efisiensi anggaran dan percepatan kegiatan akan menjadi fokus.
Sementara terhadap Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD), pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di sektor jalan, air bersih, dan sanitasi. Pemerintah juga akan memperkuat sistem pengawasan terhadap dana hibah dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan memberi efek ganda terhadap pemberdayaan masyarakat.
Antisipasi Fluktuasi Ekonomi dan Efisiensi Belanja
Bupati menutup pidatonya dengan menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyadari potensi fluktuasi pendapatan akibat dinamika ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengarahkan belanja pada sektor prioritas serta melakukan rasionalisasi belanja yang tidak efisien.
“Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, kita berharap perubahan APBD 2025 dapat disahkan tepat waktu demi kepentingan rakyat Anambas,” pungkas Bupati Aneng. (NANDA)
Comment