Batam, suarakepri.com — Pemadaman listrik besar-besaran pada 12 Oktober 2026 memicu desakan agar Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, mundur dari jabatannya. Di tengah tuntutan pertanggungjawaban atas gangguan layanan tersebut, hubungan keluarga Kwin Fo dengan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, turut menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan tentang transparansi serta profesionalisme tata kelola perusahaan.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak evaluasi kepemimpinan PLN Batam. Advokat dan tokoh masyarakat asal Nusa Tenggara Timur, Eduard Kamaleng, meminta Kwin Fo mengundurkan diri dengan tenggat hingga akhir Oktober 2026. Desakan serupa disampaikan Udin Pelor dari Pasukan Adat Gagak Hitam. Sementara itu, Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Kepri meminta pencopotan Dirut PLN Batam sekaligus audit investigatif terhadap sistem kelistrikan dan proses pengadaan.
Tekanan publik ini mengemuka ketika Danantara Indonesia menyatakan akan membenahi kinerja dan pelayanan PLN Batam. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan listrik yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.
“Atas nama Danantara Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026,” ujar Dony, dikutip Delta Kepri, 14 Oktober 2026.
Dony juga menyatakan Danantara berencana melakukan penyegaran manajemen PLN sebagai bagian dari peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan. Pernyataan ini menjadi penting di tengah tuntutan publik agar gangguan listrik tidak berhenti pada permintaan maaf, tetapi diikuti evaluasi yang terukur dan pertanggungjawaban manajemen.
Di sisi lain, hubungan Kwin Fo dengan Li Claudia Chandra—yang diberitakan sebagai kakak kandungnya—menambah dimensi tata kelola dalam polemik tersebut. Kwin Fo mulai menjabat Dirut PLN Batam pada Maret 2025 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hubungan keluarga itu sendiri tidak otomatis membuktikan adanya nepotisme, tetapi cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi mengenai proses pengangkatan, dasar penilaian kompetensi, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan.
Kini, persoalan PLN Batam bukan semata soal penyebab blackout, melainkan juga soal kepercayaan publik. Audit teknis yang terbuka, evaluasi kinerja yang objektif, dan penjelasan transparan mengenai tata kelola menjadi ujian bagi manajemen serta pemegang saham. Hingga informasi yang tersedia, desakan pencopotan masih berupa tuntutan sejumlah pihak, belum ada konfirmasi bahwa keputusan resmi pemberhentian Kwin Fo telah ditetapkan.
Comment