“Buruh biar menjaga aset perusahaan terus, karena pemiliknya sampai sekarang belum kembali,” ujar Zarefriadi di Batam, Senin (22/7).
Aset perusahaan itu bisa digunakan untuk membayar hak-hak pekerja, bila sudah ada putusan hukum yang mendukung penggunaan aset perusahaan asal Jepang itu.
Namun, Zaref belum memastikan apakah mesin yang kini berada di pabrik dan dijaga pekerja itu murni milik PT SCI atau disewa dari perusahaan lain.
Mengenai nasib gaji dan THR pekerja, ia belum dapat memastikan. Pemerintah pun belum dapat memberikan perlindungan karena status perusahaan belum diketahui.
“Kalau sudah begitu, bagaimana menyelesaikannya, siapa yang bisa membayar gaji,” kata dia.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Batam Udin Sihaloho menyarankan pekerja menyewa pengacara untuk membantu persoalan hukum terkait aset yang ditinggalkan pengusaha.
“Sewa pengacara, bicarakan apa saja yang bisa dialihkan. Lalu umumkan ke media, agar nantinya jangan ada pihak lain yang mengaku itu aset punya dia. Ini untuk perlindungan hukum,” kata politisi PDIP.
Nasib 732 karyawan PT SCI tidak menentu setelah pemilik perusahaannya meninggalkan Batam. Gaji, honor dan THR pekerja yang seharusnya dibayarkan Juli belum disalurkan.
Pekerja, Kartini, meminta Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam ikut bertanggungjawab atas nasib pekerja. “Karena yang mengizinkan pengusaha masuk Batam BP,” kata dia.
Pekerja mengancam menduduki Gedung DPRD Kota Batam bila gaji dan THR 732 karyawan tidak dibayar pada tanggal 25 Juli 2013.
“Kalau tidak dibayar juga pada tanggal 25, pekerja akan bawa tenda dan kompor ke DPRD,” kata Kartini.
[an]
Comment