Bintan, suarakepri.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan terus memperkuat upaya pendampingan terhadap nelayan tradisional melalui dialog kebijakan pengelolaan tenurial laut yang melibatkan pemerintah, akademisi, nelayan hingga mahasiswa di Kabupaten Bintan, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi lanjutan dari diskusi publik tahap pertama yang telah digelar pada 12 Februari 2026. Dalam forum ini, berbagai persoalan yang dihadapi nelayan kembali dibahas secara lebih mendalam untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak terhadap keberlangsungan hidup nelayan tradisional.
Dialog dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Fachrim. Hadir pula perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Mansur, sebagai pemateri, Ketua Korwil KNTI Wilayah Sumatera yang mewakili DPP KNTI, seluruh pengurus KNTI kecamatan se-Kabupaten Bintan, kelompok ibu-ibu nelayan serta mahasiswa.
Ketua DPD KNTI Kabupaten Bintan, Syukur Harianto, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bersama antara nelayan dan pemerintah untuk menyatukan persepsi mengenai perlindungan hak-hak nelayan tradisional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut.
Menurutnya, selama ini nelayan tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi, tetapi juga berbagai isu yang berkaitan dengan keberadaan kawasan mangrove, akses pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan hingga kepastian hak tenurial di wilayah pesisir.
“Dialog bersama pemerintah ini sangat penting karena menjadi wadah bagi nelayan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Semua masukan nantinya akan dirumuskan menjadi bahan kajian dan rekomendasi kebijakan,” ujar Syukur yang akrab disapa Buyung.
Ia menjelaskan, seluruh hasil diskusi panel akan dihimpun dan dirangkum oleh pihak akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Akademisi yang diwakili Fitria Ulfa akan menyusun seluruh hasil pembahasan menjadi kajian ilmiah atau paper sebagai dasar rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
Selain penyampaian materi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, forum juga mengulas kembali hasil diskusi publik tahap pertama yang telah dilaksanakan pada Februari lalu. Pembahasan dilakukan melalui sesi diskusi panel guna menjaring persoalan nelayan yang lebih konkret di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Bintan.
Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta juga menyepakati sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak nelayan tradisional.
Kesepakatan itu mencakup kolaborasi dalam perlindungan hak nelayan, pelestarian lingkungan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan serta berbagai isu tenurial lainnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir.
Syukur menambahkan, KNTI Kabupaten Bintan berkomitmen menjadikan kegiatan tersebut sebagai program berkelanjutan. Setelah tahap pertama dan kedua, organisasi nelayan itu telah merencanakan pelaksanaan dialog tahap ketiga dan keempat guna memperluas partisipasi masyarakat serta memperkuat rekomendasi kebijakan.
Ketua Korwil KNTI Wilayah Sumatera, Azwar Anas, yang hadir mewakili DPP KNTI menegaskan bahwa keberadaan nelayan tradisional sebagai masyarakat yang hidup di wilayah pesisir harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, nelayan kecil memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan pendidikan, pelayanan kesehatan serta perlindungan terhadap ruang hidup mereka melalui pengelolaan tenurial laut yang berkeadilan.
“Nelayan tradisional merupakan bagian penting dari kedaulatan pangan Indonesia. Karena itu, hak-hak mereka terhadap ruang hidup dan keberlanjutan sumber daya harus mendapat perlindungan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir,” katanya.
Seluruh hasil dialog, kajian akademik dan kesepakatan bersama nantinya akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan DPR RI sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan nelayan tradisional dan pengelolaan wilayah pesisir.
Melalui rangkaian dialog tersebut, KNTI Bintan berharap kolaborasi antara nelayan, pemerintah dan akademisi dapat menjadi langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kedaulatan pangan bagi nelayan dan masyarakat Indonesia.
Comment