Oleh Redpel Redaksi
PULUHAN sepeda motor warga Bintan mendadak ngadat, mesin berat, mengeluarkan asap tebal, hingga klep bocor—semuanya dalam waktu nyaris bersamaan. Bukan karena kesalahan perawatan, bukan pula karena usia kendaraan. Semuanya memiliki satu kesamaan: terakhir mengisi bahan bakar di SPBU Km 16, Toapaya, Bintan.
SPBU pun tutup. Pengisian Pertalite dihentikan. Sampel BBM dikirim ke laboratorium. Dan dari mulut aparat kepolisian, muncullah satu frasa yang sudah terlalu sering kita dengar: human error—kesalahan manusia.
Dewan Redaksi menilai: Ini bukan sekadar “human error”. Ini adalah pengkhianatan sistemik terhadap kepercayaan publik. Mengapa? Karena kejadian serupa bukan pertama kali terjadi di Bintan. Pada Agustus 2024, SPBU Km 19 Kijang mengalami persis kasus yang sama—Pertalite tercampur solar akibat kelalaian operator saat pengisian dari mobil tangki. Kini, setahun kemudian, sejarah berulang di Km 16.
Pertanyaan kami: Apakah tidak ada pembelajaran dari insiden sebelumnya? Atau jangan-jangan, ini memang pola yang sengaja dibiarkan.
Korban Menanggung Beban, Pelaku Hanya “Oops”
Bayangkan Hendrik, warga Toapaya. Kamis (20/8) ia mengisi Pertalite di SPBU Km 16. Jumat pagi, motornya masuk bengkel—klep bocor. Ia dan teman-temannya harus merogoh kocek sendiri untuk biaya perbaikan. Sementara pengelola SPBU? Hanya tutup sementara.
Ini bukan soal uang semata. Ini soal keadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tegas mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, serta memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian.
Pasal 19 bahkan menyatakan: pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan.
Pertanyaannya: Di mana tanggung jawab itu? Apakah cukup dengan menyebut “human error” lalu semua orang boleh lega?
HIMA PERSIS: Suara Rakyat yang Tak Boleh Diabaikan
Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Tanjungpinang-Bintan telah bersuara lantang. Ketua Umum Muhammad Zhein Noor Ramadhan menegaskan: persoalan ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan menyangkut hak-hak konsumen yang dijamin undang-undang.
Mereka mendesak investigasi menyeluruh yang mencakup:
- Pengujian laboratorium terhadap sampel BBM
- Pemeriksaan tangki penyimpanan dan dispenser SPBU
- Penelusuran distribusi BBM
- Pemeriksaan administrasi penerimaan BBM
- Pengecekan rekaman CCTV untuk memastikan kronologi
Ini tuntutan yang sangat rasional. Bukan anarkis, bukan emosional. Hanya meminta kepastian dan keadilan.
Jika Hasil Lab Membuktikan Pencemaran, Apa Selanjutnya?
Publik kini menunggu hasil uji laboratorium. Namun Dewan Redaksi mengingatkan: hasil lab hanyalah awal, bukan akhir.
Jika terbukti Pertalite terkontaminasi solar, maka:
- Konsumen yang dirugikan wajib mendapat ganti rugi—bukan sekadar permintaan maaf
- Pengelola SPBU harus dikenai sanksi administratif dan pidana jika terbukti kelalaian berat
- Pertamina sebagai pemasok harus memastikan pengawasan distribusi BBM di seluruh SPBU, tidak hanya di Bintan
- Pemerintah daerah dan BPH Migas wajib memperketat pengawasan rutin, bukan sekadar sidak saat ada masalah
Sebaliknya, jika hasil lab menyatakan BBM layak, maka publik berhak tahu mengapa puluhan motor mogok bersamaan. Jangan sampai ada pihak yang menyembunyikan fakta demi menyelamatkan citra.
Darurat Pengawasan SPBU di Kepri
Kasus Km 16 Bintan adalah lonceng alarm bagi seluruh Kepulauan Riau. Jika SPBU yang merupakan fasilitas publik bisa dengan mudah “terkontaminasi” akibat kelalaian operator, lalu bagaimana dengan SPBU lainnya? Berapa banyak kasus serupa yang tidak terlaporkan karena korban tidak punya akses atau takut melapor?
Kami mencatat, ini bukan insiden pertama yang melibatkan SPBU Km 16. Pada Juli 2026, masyarakat mengeluhkan antrean solar panjang di lokasi yang sama karena dikhawatirkan rawan kecelakaan. Pada Maret 2025, petugas gabungan sempat mengecek takaran dan kualitas BBM di SPBU tersebut dan menyatakan “normal”.
Normal? Lalu mengapa sekarang malah “campuran”?
Seruan Redaksi: Hentikan Budaya “Maaf-Maaf Saja”
Dewan Redaksi menyerukan Polres Bintan bersama instansi terkait wajib mengumumkan hasil uji laboratorium secara terbuka dan transparan dalam waktu dekat. Publik berhak tahu.
Pertamina harus turun tangan mengawasi seluruh rantai distribusi BBM di Kepri, tidak hanya menunggu laporan dari bawah.
Pemerintah Kabupaten Bintan dan BPH Migas wajib melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPBU di Bintan, tidak hanya yang bermasalah.
Jika terbukti ada kelalaian berat, pengelola SPBU harus diberi sanksi tegas—bukan sekadar teguran. Efek jera adalah satu-satunya cara agar kejadian ini tidak terulang untuk ketiga kalinya. Konsumen yang dirugikan harus mendapat ganti rugi penuh—biaya servis, biaya transportasi, dan kerugian immateriil akibat hilangnya kepercayaan.
Penutup: Rakyat Bukan Kelinci Percobaan
Masyarakat Bintan membeli Pertalite dengan uang hasil keringat. Mereka berhak mendapatkan BBM sesuai standar, bukan “BBM oplosan” akibat kelalaian yang seharusnya bisa dicegah.
Human error adalah alasan yang terlalu murah untuk kerugian puluhan orang. Jika kesalahan yang sama terjadi berulang kali dalam kurun waktu setahun, itu bukan lagi “error”—itu sistem yang bermasalah.
Publik tidak butuh kata maaf. Publik butuh kepastian, keadilan, dan jaminan bahwa ini tidak akan pernah terulang.
Rakyat Bintan sedang menonton. Jangan khianati kepercayaan mereka.
Comment