banner 728x250

KNTI Desak DKP Dan Dewan Lebih Bijak Terhadap Kartu Kendali BBM Nelayan

  • Share

Bintan, suarakepri.com – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Syukur Harianto alias Buyung Adli, sampai saat ini masih mempertanyakan terkait sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis Solar bagi para Nelayan, khususnya Nelayan tradisional Bintan.

Sebelumnya, ia sempat menjelaskan dan merangkum permasalahan para Nelayan tradisional berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan, sehingga ditemukan tiga permasalahan dan dua solusi untuk Nelayan.

banner 336x280

Menurutnya, saat ini para Nelayan bermasalah terkait sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis Solar, Kurangnya niat dan pemahaman terkait kepengurusan dokumen, dan jarak tempuh yang jauh untuk mendapatkan Solar, karena pada saat ini jarak tangkap Nelayan sudah melebihi dari 20 mil.

Dari hasil permasalahan tersebut, ia menyimpulkan bahwasanya inti dari permasalahan ini ada pada banyaknya jumlah Nelayan yang terdaftar dan mendapatkan kartu kendali BBM bersubsidi jenis Solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.

“Kalau saya lihatlah ya bang, kuota Solar kita ini kurang karena, antara pemegang kartu kendali, dengan kuota Solar bersubsidi yang dikeluarkan tidak seimbang, seharusnya disini perlu diperhitungkan, kalau kuota Solar kita kurang, Dinas jangan terbitkan, karena kasihan para Nelayan, seperti diberikan harapan palsu,” ujarnya, hari Rabu (29/9).

Ia juga mempertanyakan dasar penerbitan kartu kendali BBM bersubsidi dan persyaratan serta poin penting dalam mendapatkan kartu kendali BBM tersebut. Karena menurutnya, peningkatan jumlah Nelayan yang tiap tahunya belum ada pengawasan khusus untuk mengimbangi persedian Solar Bersubsidi saat ini.

Untuk memenuhi kebutuhan para Nelayan, menurutnya, hal ini perlu adanya peran dan pengawasan dari DKP setempat, serta para legislatif untuk lebih bijak dalam mengatur dan mengawasi terkait teknis perzinan dan penyaluran Solar, sehingga. Dapat bersama-sama dalam menyesuaikan antara kebutuhan dan persedian.

“Seharusnya, para pejabat lebih bijak dan hati-hati dalam mengeluarkan izin surat rekomendasi BBM, khususnya dibidang perizinan di Dinas Perikanan Bintan,” ungkapnya.

“Serta peran legislatif dalam pengawasan terhadap teknis perizinan dan penyaluran minyak harus di atur agar nelayan kecil kebagian Kouta solar nya,” tutupnya.

  • Share