Bintan, suarakepri.com – Nelayan di Kabupaten Bintan mendesak pemerintah daerah untuk segera membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Keberadaan TPI dianggap penting untuk menekan dominasi mafia tengkulak yang selama ini mengontrol harga ikan.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, Syukur Harianto, mengatakan bahwa aspirasi ini muncul langsung dari para nelayan. Mereka merasa tidak memiliki pilihan selain menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak dengan harga yang tidak menguntungkan.
“Sampai saat ini, Bintan belum memiliki Tempat Pelelangan Ikan. Tanpa TPI, harga ikan sulit diatur dan nelayan selalu dirugikan,” ujar Syukur pada Rabu, 4 Desember 2024.
Syukur menjelaskan bahwa tengkulak atau “toke” kerap membeli ikan dengan harga rendah tanpa standar yang jelas. Jika nelayan tidak setuju dengan harga yang ditawarkan, hasil tangkapan mereka sering kali tidak laku.
“Selama ini, harga ikan dikendalikan sesuka hati oleh toke. Tidak ada standar harga yang berpihak pada nelayan. Jika TPI ada, nelayan bisa mendapatkan harga yang lebih pantas,” tegasnya.
Selain itu, ketiadaan TPI juga menyebabkan ketidakstabilan harga, terutama saat tangkapan melimpah. Hal ini memicu istilah “ikan banjir dan murah,” yang semakin mempersulit posisi tawar nelayan.
“Kalau TPI dibangun, tidak ada lagi cerita harga ikan anjlok saat hasil tangkapan melimpah. Selain itu, perselisihan harga antara toke dan nelayan juga bisa dihindari,” tambah Syukur.
Syukur berharap pemerintah daerah dapat merespons aspirasi ini dengan serius. Menurutnya, pembangunan TPI bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Bintan.
“Ini bukan hanya tentang tempat pelelangan, tetapi juga tentang mengakhiri ketergantungan nelayan pada sistem yang merugikan mereka. Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi,” pungkasnya.
Comment