Bintan, suarakepri.com – Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan upaya mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Sedangkan Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.
Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari Rekapitulasi Respon Kasus Sakti Peksos Kabupaten Bintan Tahun 2021 telah didapatkan ada sebanyak 26 anak yang menjadi korban dan pelaku.
Dari 26 anak terseut, masih ada 2 anak yang tidak sekolah dan 2 anak yang putus sekolah dimana umur anak tersebut masih berusia 17 tahun pada saat didata, sedangkan sebanyak 5 anak menjadi pelaku dan 21 anak menjadi korban dengan spesifik kasus 12 Persetubuhan, 4 Pencabulan, 3 Penelantaran, 2 pencurian, 1 KDRT, dan 4 Yatim Piatu.
Untuk kasus persetubuhan dan pencabulan yang kerap terjadi dilakukan oleh orang terdekat korban, bahkan salah seorang pelaku masih dibawah umur.
Dengan ditemukannya angka kasus tersebut, hal ini menjadi perhatian penting dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bintan, DP3KB Bintan, dan Ormas Persaudaraan Pemuda Pemudi (Perppat) Bentan yang diketahui sampai saat ini merupakan salah satu stakeholder yang masih aktif dalam mendampingi anak-anak bermasalah dengan hukum.
Syiela Qodaruz S.Sos selaku Pendamping Rehsos Dinsos Bintan menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mengupayakan semaksimal mungkin dalam menangani kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH). Namun, yang menjadi tantangan diwilayah Bintan masih belum memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sehingga belum ada tempat rujukan untuk ABH.
“Seperti yang diketahui, saat ini kita belum memiliki UPTD PPA dan LPKS. Namun untuk saat ini solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat jaringan, dan saat ini kita biasa bekerjasama dengan lembaga yang pengurusnya memiliki jiwa sosial tinggi,” ujar Syila, Selasa 19 Juli 2022.
Selain itu, Tafan Juristian Putra, Amd. Kep selaku Ketua Humas di Perppat Bentan menerangkan memang pada dasarnya setiap anak beresiko menjadi korban dan pelaku kejahatan. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pengawasan, pemahaman dan edukasi yang diterima.
“Tahun lalu, Perppat Bentan telah mendampingi setidaknya 5 orang anak dengan kasus persetubuhan dan kekerasan fisik, untuk kasus persetubuhan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka telah kita lakukan mediasi sehingga atas persetujuan para orangtua anak telah kita upayakan untuk dapat menikah. Hal ini dikarenakan korban telah hamil 5 bulan,” Ujar Tafan.
Tambahnya singkat. Perlu adanya keterlibatan setiap stakeholder dalam menekan angka kasus ABH dengan memberikan pengawasan, pemahaman dan edukasi. Selain itu setiap anak juga perlu diberikan pembekalan dan pelayanan psikologis agar dapat mengontrol emosi sehingga mereka dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi masa depannya.
Comment