Lingga, SuaraKepri.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Teguh Subroto, SH, MH, bersama Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Hisyam Wahyudi, Ak, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lingga yang dirangkaikan dengan peluncuran program “Desa Juara” – sebuah inisiatif peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang Jujur, Aman, dan Sejahtera.
Rombongan disambut langsung oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar, di Pelabuhan Tanjung Buton. Dalam sambutannya, Nizar menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati dan BPKP Kepri dalam memperkuat pengawasan dan pendampingan desa.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur desa dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Jangan ada kepala desa yang takut. Pendampingan hukum ini hadir untuk membimbing, bukan menghukum,” ujar Nizar.
Kabupaten Lingga tercatat memiliki 75 desa di 13 kecamatan. Namun, dari jumlah tersebut, baru tiga desa yang secara aktif mengajukan permohonan pendampingan hukum dalam pengelolaan dana desa. Nizar mendorong seluruh kepala desa agar berani memanfaatkan fasilitas ini sebagai upaya pencegahan penyimpangan sejak dini.
Peluncuran “Desa Juara” merupakan bagian dari program nasional “Jaga Desa”, yang bertujuan memperkuat kelembagaan desa dengan pendekatan edukatif dan preventif, bukan represif.
Kajati Kepri Teguh Subroto menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk membangun Indonesia dari desa sebagai titik tolak pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Dana desa bukan hanya anggaran, tapi fondasi kemandirian. Kejaksaan hadir untuk memastikan desa dibangun dengan semangat kejujuran dan akuntabilitas,” kata Teguh.
Ia juga menekankan komitmen Kejaksaan dalam menjalankan amanat reformasi hukum: menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, cepat, dan berbiaya ringan.
Dalam waktu dekat, Pemkab Lingga juga bersiap mengimplementasikan program nasional “Koperasi Merah Putih” pada 2026, sebagai bentuk penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Peluncuran “Desa Juara” menjadi langkah awal menuju tata kelola desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Bunda Tanah Melayu.
Comment