banner 728x250

Pemkab Lingga Dapat Rapor Merah Standart Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Kepri

  • Share

Lingga, SuaraKepri.com – Menanggapi Rendahnya Penilaian yang diberikan oleh Ombudsman Provinsi Kepri terhadap kepatuhan pelayanan Publik di pemerintahan Kabupaten Lingga dengan hasil Rapor merah pada tahun 2019.

Kiranya perlu mendapat perhatian yang lebih baik di tahun 2021, apalagi Ombudsmen Kepri telah memulai melakukan penilaian kembali pada tahun 2021 sejak terhenti karena Covid 19.

banner 336x280

“Kita berharap Pemerintah Lingga terus melakukan perbaikan pelayanan publik hingga mendapat Rapor hijau sehingga kita terlepas dari sanksi anggaran yang bisa saja di kenakan oleh Pemerintah Pusat melalui kementrian terkait yaitu Kementrian Pemberdyaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” kata Wakil Ketua I DPRD Lingga, Aziz Martindaz, Rabu (16/06/21).

Dalam UU No. 25 tahun 2009 jelas ditegaskan bahwa Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: 1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) jangka waktu pelayanan; 4) biaya/ tarif; 5) produk pelayanan; 6) penanganan pengaduan.

Saran dan masukan perlu mendapat atensi serius dari pemerintah daerah, apalagi maksud dari keberadaan dari Undang-undang tersebut jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Sekalipun persoalan ini sanksi anggaran oleh pemerintah pusat mungkin tidak diberikan karena belum adanya payung hukum yang jelas.

“Namun Kita khawatir jika hal ini tidak mendapat perhatian serius, maka sanksi sosial dari kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap kepastian hukum menjadi bumerang sehingga pemerintah gagal dalam medatangkan para investor untuk berinvestasi guna menggiatkan perekonomian daerah,” ujarnya.

Apalagi, menurut dia ditengah demikian maraknya wabah Covid-19 yang jelas mengganggu roda perekonomian masyarakat, oleh karena itu DPRD Lingga sudah pasti mengharapkan pemerintah memperbaikinya.

Apalagi saat ini Kabupaten Lingga berada pada pemerintahan bupati dan wakil bupati Lingga yang baru dilantik hasil suksesi pilkada tahun 2020 yang memiliki pemimpin yang energik seperti Nizar dan Niko.

Diketahui, sebelumnya Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari mengeluarkan hasil rapor merah, dan dikategorikan kepatuhan rendah, dengan skor nilai 0-50,99 dan hasil rapor kuning dikategorikan kepatuhan sedang dengan skor nilai 51,00-80,99 serta hasil rapor hijau dikategorikan kepatuhan tinggi dengan skor 9”81,00-100.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Lingga dan Anambas mendapat rapor merah. Lalu, Pemerintah Kabupaten Natuna mendapat rapor kuning.

Penulis : Febrian S.r

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *