Natuna, suarakepri.com – Beberapa Hari yang lalu, Bupati Natuna bersama Ketua DPRD Natuna, Wakil Bupati Natuna, Ketua KNPI, Ketua Pemuda Pancasila Natuna, Aliansi Nelayan Natuna dan perwakilan mahasiswa bertemu Mengkopolhukam dan Komisi 9 DPR RI.
Kehadiran bupati dan rombongan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait adanya observasi WNI dari Wuhan, China di kabupaten Natuna.
Untuk menjelaskan hasil pertemuan tersebut, bupati Natuna mengelar konperensi pers di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Kamis (06/02) pagi.
“Kami dari Pemerintah Daerah telah menyampaikan permintaan Masyarakat Natuna pada Pemerintah Pusat. Dapat dijelaskan pemerintah mengakui memang ada keterlambatan informasi, karena evakuasi WNI yang di Wuhan itu batas waktu 1×24 jam, merupakan waktu yang begitu singkat,” ujar Bupati.
Mengenai dipilihnya Natuna sebagai tempat observasi WNI dari Wuhan, China. Bupati mengatakan, menurut penjelasan dari pemerintah pusat, yang paling layak adalah Natuna.
“Terus Kenapa orang sehat dibawa ke Natuna, sesuai dengan SOP WHO bahwa harus dilakukan observasi terlebih dahulu,” jelasnya.
“Pemerintah pusat mengharapkan para pejabat dan para elemen Masyarakat Natuna agar jangan khawatir, Pemerintah Pusat pun membangun kantor posko, dan akan menambah fasilitas kesehatan,” tambahnya.
Dijelaskan bupati, pemerintah pusat tidak bisa mengabulkan permintaan masyarakat yang menginginkan WNI yang di observasi dipindahkan ke Kapal Perang. Karena berdasarkan Standar WHO orang tersebut tidak boleh di observasi dilaut.
“Dikhawatirkan berpengaruh kesehatannya seperti mabuk laut dan muntah sehingga mempengaruhi kesehatan WNI tersebut,” jelasnya.
Bupati menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan terlalu khawatir, karena pemerintah menjamin dengan berkantornya Menkes RI di Natuna. (SK/ADV/Rozali)
Comment