NATUNA – 13 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan pertemuan dengan DPRD Kaupaten Natuna. Dalam pertemuan tersebut membahas tiga hal, diantaranya mengenai tapal batas, pembagian DBH dan set, serta pembentukan provinsi khusus. Pertemuan dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Natuna, Selasa (24/01).
Ketua DPRD Natuna Yusripandi menyambut baik kujungan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Terima kasih atas kunjungannya mudah-mudahan kami juga bisa berkunjung ke Anambas,” kata Yusripandi dalam sambutannya.
Wakil Ketua I DPRD Anambas, Syamsir Umri menjelaskan inti kunjungan tersebut hanya silahturahmi.
“Kita sangat senang bisa berkunjung ke Natuna, dimana Anambas merupakan bagian dari Natuna, ibarat anak dengan bapak,” kata Umri.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Anambas Ahmad Yani minta kejelasan tentang keberadaan asrama mahasiswa yang berada di Jakarta. Menurutnya, asrama mahasiswa yang berada di Jakarta ada dua (asrama putra dan asrama putri).
Ahmad Yani, mewakili masyarakat Anambas meminta kejelasan dan berharap agar aset tersebut diberikan kepada Anambas.
Selain itu, Ahmad Yani menjelaskan tentang pembentukan provinsi khusus. Menurutnya wacana pemerintah pusat harus segera ditanggapi pembentukan provinsi khusus harus dilaksanakan dan jangan ditunda.
“Sudah saatnya kita menjadi provinsi, dimana Natuna sudah dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri. Kesempat baik ini jangan kita tunda, dan harus cepat ditanggapi. Guna mempercepat pembangunan di Natuna dan Anambas. Maka perlu di bentuk dengan segera Provinsi Khusus,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Ahmad Yani ada bagian bagian yang perlu dibahas, salah satu soal tapal batas antara Natuna dan Anambas. Dikatakan Ahmad, hal tersebut pernah dilakukan rapat di Provinsi Kepri, tetapi Bupati Natuna sebelumnya tidak pernah hadir.
Hal terakhir dipaparkan Ahmad Yani mengenai pembagian DBH Migas. Dimana dana transfer Pusat ke Anambas sangat minim dan menurun tajam, sehingga roda pemerintahan sulit digerakkan. Maka Ia mengharap kepada Natuna agar pembagian DBH dapat di bagi dua.
Anggota DPRD Natuna, Raja Marzuni menanggapi hasil dari paparan anggota DPRD Anambas.
“Dulu sudah ada penyerahan aset kepada Pemkab Anambas. Tetapi, Pemkab Anambas tidak ada permintaan mengenai aset Asrama. Yang diminta pemkab Anambas saat itu hanya aset yang berada di Anambas saja. Jika ada permintaan lagi harus direvis dulu,”kata Raja Marzuni.
Sementara itu, Hendri FN (Jek) berharap agar pemerintah Natuna dan Anambas lebih fokus untuk pembentukan provinsi.
“Mari kita fokus dulu ke pembentukan provinsi, dengan terbentuknya Provinsi Khusus maka pembangunan dan perekonomian didaerah kita akan maju pesat,”jelasnya.
Menurut Harken, anggota DPRD Natuna menjelaskan jika ingin menjadi Provinsi khusus mari kita bersama sama berjuang, meski belum jadi provinsi khusus kita berharap ada prioritas khusus dari pusat.
“Masalah pembagian DBH Migas perlu kita pertanyakan sama-sama kepusat. Karena belakangan ini, dana DBH Migas yang ditransfer oleh pusat sangat minim,” ungkap Harken. (wendi)
Comment