Tanjungpinang – Pemprov dan DPRD Kepri akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2018. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berharap nantinya, anggaran yang akan terserap nanti dapat dipertajam dalam pembahasan ditingkat komisi.
Untuk APBD 2018 nanti, DPRD menyepakati postur anggaran diangka Rp 3,594 Triliun. “Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen atau Rp98 miliar. Untuk diketahui, APBD 2017 berada diangkat Rp 3,496 triliun,” kata Jumaga di ruang rapat paripurna, Senin (20/11).
Dengan peningkatan anggaran ini, DPRD berharap nantinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, DPRD juga berharap arah pembangunan dapat lebih merata di seluruh Kepri.
Pendapat tersebut diamini Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Untuk tahun 2018 nanti Pemprov Kepri akan mengangkat tema anggaran, pembangunan ekonomi kemaritaman berawawasan lingkungan. Adapun, enam prioritas pembangunan akan dilakukan diantaranya adalah pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.
“Kedua kami akan melakukan penanggulangan kemiskinan. Ketiga adalah peningkatan pelayanan dasar dan keempat adalah peningkatan infrastruktur,” kata Nurdin membacakan nota keuangan RAPBD 2018.
Ia melanjutkan prioritas kelima pembangunan budaya dan peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan mengacu kepada enam prioritas tersebut, Nurdin berharap ekonomi Kepri akan bergerak.
Untuk itu, Pemprov Kepri akan menajamkan anggaran antara Pendapatan Daerah Sebesar Rp 3,494 triliun.
Adapun belanja langsung sebesar Rp 1,541 triliun dan belanja tidak langsung Rp 2,50 triliun.
Anggaran itu akan di sebar dalam organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan keperluan dan prioritasnya. Pembahasan anggaran ini sempat molor beberapa saat.
Hal ini disebabkan pemerintah memasukkan anggaran pembangunan tahun jamak. Kemudian ketua fraksi akhirnya menyepakati anggaran tersebut di bahas selanjutnya.(*)
[sk]
Comment