banner 728x250

Beri Rekomendasi Sepihak, Oknum Dewan Dinilai Menyalahi Aturan

  • Share

Ashady Selayar Beralasan Mengakomodir Aspirasi Rakyat

Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Turut sertanya empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, terkait permasalahan mekanisme pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT), hingga mengeluarkan rekomendasi, dinilai menyalahi aturan.

banner 336x280

Karena alat kelengkapan dewan (AKD) dan Tata Tertib (Tatib) DPRD Tanjungpinang hingga saat ini belum terbentuk dan disahkan.

Pertemuan di Kantor Kelurahan Tanjung Unggat pada hari Kamis siang (26/09), dihadiri Anggota DPRD Tanjungpinang yakni Ashady Selayar, Vicky Bahtiar, Surya Admaja dan Dasril.

Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Sementara, Ade Angga mengaku tidak mengikuti terkait permasalahan tersebut.

“Tadi ada juga yang bertanya, saya pun tidak tahu dan tanpa sepengetahuannya. Bagus lapor ke Ketua Sementara (Agus Djurianto) saja, mungkin mereka melapor ke beliau,” ujar Ade, yang juga Ketua Partai Golkar Kota Tanjungpinang.

Ade pun mengakui, bahwa AKD dan Tatib DPRD Tanjungpinang yang baru hingga kini pun belum terbentuk dan disahkan.

“Maka untuk itu, coba koordinasi kepada ketua apakah ada pemberitahuan atau surat tugas yang beliau berikan,” tambahnya.

Ketua DPRD Tanjungpinang sementara, Agus Djurianto mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan empat anggota dewan hingga melakukan musyawarah bersama Lurah dan masyarakat terkait permasalahan pemilihan Ketua RT.

“Jangankan ijin, pemberitahuan pun tidak ada, mereka langsung melalui sekretariat DPRD Tanjungpinang. Rekomendasi pemilihan ulang Ketua RT itu pun salah prosedur dan mekanismenya,” tegas Agus yang merupakan politisi PDI Perjuangan dan Pembina Ikatan Pemuda Gudang Minyak (IPGM).

Agus menilai bahwa mekanisme yang dijalankan oleh dewan tersebut salah.

“Untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, kita harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang benar juga lah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, kalau kita dari dewan juga melakukannya dengan cara yang tidak benar,” tambahnya.

Agus menjelaskan, bahwa prosedurnya untuk menyelesaikan permasalahan kisruh pemilihan Ketua RT itu, kita harus menganjurkan kepada masyarakat yang merasakan dirugikan untuk menyurati DPRD.

“Nanti, melalui AKD terkait, yakni komisi yang tersangkut permasalahan itu kita libatkan, dan membentuk satu Rapat Dengar Pendapat (RDP),” terangnya.

Selain itu, lanjut Agus, pihak Pemerintah akan disurati agar intansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga menyangkut bidang pemerintahan serta hukum juga akan dipanggil.

“Nah, setelah RDP, baru bisa menilai dan disepakati bersama untuk memberikan rekomendasi. Bukan serta merta begitu saja memberikan rekomendasi, sempat ada pihak yang dirugikan bagaimana?,” tanya Agus.

“Penilaian yang dilakukan itu salah dan illegal. Bukan saya berpihak, seharusnya dia bisa mengetahui bahwa permasalahan itu sudah selesai, karena dia mendengar sepihak saja,” tambahnya.

Anggota DPRD Tanjungpinang, Ashady Selayar mengatakan bahwa pertemuan untuk musyawarah terkait mekanisme pemilihan Ketua RT. 01/RW. 01 Kelurahan Tanjung Unggat sebagai bentuk memfasilitasi aspirasi masyarakat.

“Ini awalnya kan berasal dari keluhan masyarakat, disampaikan teman anggota dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bukit Bestari dan diminta teman-teman untuk ikut serta,” ujarnya saat dihubungi Suara Kepri, pada hari Kamis sore (26/09).

Dari aspirasi mereka itu, lanjut Ashady, sebagian masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pencalonan hingga pemilihan.

Meski tanpa adanya AKD dan Tatib, Ashady menegaskan bahwa anggota dewan setelah dilantik, mempunya hak menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Jadi setelah dilantik, dewan itu memiliki kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat, jadi ini tidak terkait dengan AKD, itu masalah internal,” tegasnya.

Terkait sepengetahuan hingga ijin unsur pimpinan dewan sementara, Ashady juga menambahkan bahwa pimpinan DPRD bukanlah atasan.

“Saya tidak ada kepentingan pribadi. Perlu kami juga luruskan, bahwa pimpinan dewan itu cuma koornator, begitu kami dilantik pada 2 September lalu, hak melekat dan kami wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi tidak ada keharusan kami melapor kepada pimpinan,” jelasnya.

Untuk tatib sendiri, baginya tidak ada tatib mengatur seperti itu.

“Tatib memang sedang dibahas, ketika belum disahkan tatib yang sekarang (yang baru), maka yang lama masih berlaku,” paparnya.

Anggota DPRD Tanjungpinang, Dasril mengaku bahwa dirinya hanya diundang oleh Ashady Selayar dan bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

Adanya rekomendasi yang dikeluarkan, Dasril mengaku tidak tahu sama sekali, bahkan sangat kaget mendengarnya.

“Saya tidak mendapatkan undangan dari mana-mana. Waktu itu saya ditelpon Pak Ashady Selayar, bertanya saya dimana? dia mengatakan bahwa dirinya di Dapil saya, di Kelurahan Tanjung Unggat dan meminta saya datang,” terangnya.

“Mengeluarkan rekomendasi ya? saya tidak ikut sampai habis. Saya pun diminta untuk ikut bicara semenit atau dua menit, belum selesai acara saya mengundurkan diri, karena ada acara di Kampung Kolam,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Vicky Bahtiar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup kaget juga bahwa dirinya ikut mengeluarkan rekomendasi.

“Itu salah tafsir tak bang, kata-katanya saja salah. Yang kami sampaikan itu baru bentuk saran atau masukan untuk melakukan pemilihan ulang berdasarkan mendengar langsung dari warga yang memprotes hingga proses pemilihan sesuai ketentuan hukum,” ujar Vicky.

Ia pun ikut turun, berdasarkan permintaan dari masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaikan keluhan warga. Dan yang sangat disayangkan oleh Vicky bahwa yang datang hanya datang dari pihak yang kontra saja.

“Padahal kita juga berharap panitia (IPGM-red) dapat juga hadir untuk bisa didengarkan tanggapan dari mereka. Untuk hal lainnya, mungkin bisa langsung dengan Pak Ashady Selayar,” lanjutnya.

Sementara itu, satu orang anggota DPRD Tanjungpinang yang turut serta, Surya Admaja belum berhasil dikonfirmasi.

  • Share