Fraksi Golkar di DPRD Kepri Sorot Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanjungpinang – Fraksi Partai Golkar di DPRD Kepri menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Sorotan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kepri, Dewi Kumalasari melalui pandangan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait penggunaan anggaran tahun 2016.

banner 336x280

“Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam menajemen pengelolaan keuangan daerah  sehingga ke depan menjadi lebih baik. Demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Dewi dalam paripurna DPRD Kepri, Jumat (18/8).

Bagi Golkar, perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah juga sangat penting dalam rangka untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya ekonomis, efektif dan efisien, tetapi  juga patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah membaca hasil pembahasan dan pendapat Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016,  secara normatif Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Namun meski begitu ada beberapa catatan yang perlu kami sajikan sebagai bahan untuk evaluasi bersama tentang realisasi APBD tahun 2016,” paparnya.

Beberapa catatan tersebut diantaranya Pendapatan Daerah yang disepakati dalam Perubahan APBD 2016 seluruhnya berjumlah Rp. 3.086.209.797.340,00 (Tiga trilyun lebih) dengan realisasinya Rp 2.914.857.620.562,68 (Dua trilyun Sembilan ratus empat belas juta lebih) atau 94,45 persen.

Hal ini berarti ada 5,55 persen target pendapatan yang tidak terealisasi, yang antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lainnya yang sah.

“Mencermati realisasi pendapatan yang tidak memenuhi target terutama realisasi pendapatan asli daerah dari target Rp 1.133.215.822.638,00 dan hanya terealisasi Rp 1.079.309.741.998,68 atau sebesar 95,24 persen, fraksi Golongan Karya berpendapat,” tambahnya.

hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya beberapa komponen/objek penerimaan yang bersumber dari PAD yang tidak rasional yang hal ini tercermin dengan adanya objek pajak.

Kurang dilakukan program intensifikasi terhadap objek pajak dan objek retribusi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan fokus kepada optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang berfokus pada pemutahiran data wajib pajak/retribusi serta pengoptimalan dalam proses penagihannya dengan melibatkan semua unsur SKPD terkait.

Belum dilaksanakannya program ekstensifikasi yang optimal untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh.

“Tidak optimalnya pelaksanaan program peningkatan PAD yang melekat pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah. Hal ini menunjukan bahwa program kegiatan tersebut belum  mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja, yang mengandung makna bahwa keluaran dari setiap program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dapat terukur secara kualitas dan kuantit,” tegasnya.

Kenyataan ini, lanjut Dewi, selain tercermin dari realisasi PAD yang kami ketengahkan tersebut diatas, juga belum maksimalnya rancangan peraturan daerah yang diajukan Pemprov kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang dapat memberi kontribusi terhadap penguatan keuangan daerah.

Karena itu dalam merencanakan penerimaan khususnya pendapatan asli daerah haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional yang bisa dicapai terhadap setiap objek penerimaan yang melekat pada setiap SKPD. 

Perlu dilakukan evaluasi terhadap perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Fraksi Golongan Karya juga melihat masih terdapat bagian urusan Pemerintahan yang melekat pada beberapa SKPD yang sesungguhnya dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Daerah.

Namun belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah utamanya urusan yang berkaitan dengan perizinan yang melekat pada beberapa Dinas Daerah, yang hal itu tentunya diperlukan kreatifitas dari masing-masing SKPD terkait untuk merumuskan/menyiapkan Ranperda dimaksud.

Lebih lanjut lagi, Pemerintah Provinsi Kepri perlu juga melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah khususnya PT. Pembangunan Kepri baik itu dari sisi Manajemen maupun dari sisi Pemodalan serta political will pemerintah Daerah untuk memberdayakan BUMD dimaksud sehingga ke depan dapat memberikan konstribusi bagi penguatan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Daerah  pada tahun anggaran 2016 hanya terealisasi Rp 2.865.884.362.891,34 (dua trilyun delapan ratus juta lebih) dari yang sudah direncanakan sehingga terjadi surflus sebesar Rp 48.973.257.671,34. 

Hal ini dikarenakan adanya realisasi yang rendah di beberapa SKPD seperti  Badan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 50,85 persen, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan terealisasi sebesar 71,18 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar 75,04 persen dan Dinas Pekerjaan Umum terealisasi 79,97 persen, Terlepas dari apakah itu ada faktor cuaca yang ekstrem atau tidak,  tetap saja ini memberikan image bahwa adanya ketidakcakapan SKPD dalam manajemen pengelolaan dari sisi perencananaan maupun dari sisi pelaksanaan. 

Rendahnya Realisasi beberapa SKPD diatas telah menyumbang Silpa pada aspek belanja daerah ini sebesar Rp  48.973.257.671,34. 

Adanya selisih realisasi dengan target belanja yang cukup besar ini belum tentu merupakan hasil kerja efesien dari SKPD karena menyelesaikan kegiatan dengan biaya rendah.

Namun bisa saja disebabkan oleh standard barang dan jasa tidak wajar atau mark up, volume input terlalu besar atau jadwal pelaksanaan terlalu lama.

Berdasarkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran di beberapa SKPD di atas. 

Maka Fraksi Golongan Karya  memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut Pemprov Kepri agar patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan menyusun rencana pembangunan tahunan sesuai dengan amanat undang – undang  khususnya ketapatan waktu jadwal pembahasan dan pengerjaan.

Proses pelelangan agar dilaksanakan secepat mungkin dimana 1 bulan setelah APBD ditetapkan agar langsung memulai proses persiapan pelelangan.

Mengoptimalkan peran LPSE dalam hal  untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efesiensi, efektive, transparan, terbuka,adil dan akuntabel dengan tujuan untuk menghasilkan output maksimal  yang berkualitas, input yang serendah-rendahnya dan mencapai target untuk kepentingan publik.

 

Pimpinan Sidang dan Para Hadirin Yang Berbahagia

“Kami sangat berharap dengan berbagai catatan, saran dan rekomendasi dari kami dapat dimanfaatkan saudara Gubernur dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius. Dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan agar visi Provinsi Kepri Tentang Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim bisa tercapai dan terealisasi,” tutupnya.

[sk]

Comment